Kepala SPPG Jayapura Dicopot Usai Insiden Keracunan MBG, BGN Temukan Kesalahan Waktu Memasak

Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas dengan mencopot kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, setelah puluhan siswa mengalami keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) pekan ini. Kepala BGN, Sudaryono, mengonfirmasi langkah tersebut saat ditemui usai rapat koordinasi refocusing penerima MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (6/8).

Keputusan ini diambil setelah tim investigasi internal menemukan kejanggalan dalam proses produksi makanan di SPPG setempat. Menurut Sudaryono, dapur SPPG mulai memasak pada pukul 19.00 WIT sehari sebelum makanan didistribusikan, sehingga jeda waktu antara proses memasak dan penyajian mencapai 16 jam. "Berdasarkan sistem yang kami miliki dan pengakuan dari pihak terkait, mereka mulai memasak terlalu cepat, jam 7 malam hari sebelumnya, sehingga makanan baru diberikan pada jam 11 siang," ujarnya. Kondisi ini dinilai menjadi pemicu utama penurunan kualitas pangan yang berujung pada keracunan.

Insiden ini terungkap setelah sejumlah siswa di Distrik Depapre mengeluhkan gejala keracunan pada Rabu (5/8) pagi. Delapan siswa yang mengalami gejala cukup parah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Jayapura untuk mendapatkan perawatan intensif. Meski demikian, perkembangan terbaru menunjukkan kondisi mereka berangsur membaik; satu pasien bahkan telah diizinkan pulang, sementara sisanya masih menjalani observasi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Beeri Wopari, menyatakan bahwa penanganan korban menunjukkan tren positif memasuki hari ketiga. "Kasus-kasus akut sudah jauh berkurang dibandingkan hari pertama dan kedua. Penambahan kasus baru juga sangat menurun, bahkan hingga siang ini belum ada laporan kasus baru," jelasnya. Namun, ia menggarisbawahi bahwa pengawasan ketat tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada komplikasi lanjutan.

Kasus keracunan MBG di Jayapura ini menjadi sorotan nasional, mengingat program andalan pemerintah tersebut tengah diperluas ke berbagai daerah. BGN sendiri sebelumnya telah menghentikan sementara operasional SPPG Karangturi di Jawa Tengah akibat insiden serupa. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi standar operasional prosedur (SOP) di seluruh unit pelayanan gizi, terutama di daerah terpencil dengan keterbatasan infrastruktur.

Bagi masyarakat Indonesia, insiden ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan mutu dalam program pangan berskala besar. Para orang tua yang anaknya menerima MBG tentu berharap kejadian serupa tidak terulang di wilayah lain. BGN pun dituntut untuk memperketat audit internal dan memastikan setiap SPPG mematuhi standar keamanan pangan, termasuk jarak waktu antara produksi dan distribusi yang ideal.

Ke depan, langkah BGN dalam mencopot kepala SPPG yang lalai patut diapresiasi, namun pertanyaan besar masih menggantung: apakah tindakan ini cukup untuk mencegah terulangnya kasus serupa? Dengan program MBG yang terus diperluas ke seluruh Indonesia, pengawasan yang lebih ketat dan transparansi laporan menjadi kunci agar kepercayaan publik terhadap program ini tidak luntur.