Kamboja dan Korea Selatan Perluas Program Desa Damai untuk Pembangunan Pedesaan

Pemerintah Kamboja dan Korea Selatan resmi meluncurkan fase kedua program pembangunan desa yang menyasar tiga provinsi di barat laut Kamboja. Penandatanganan kesepakatan dilakukan di Battambang pada 5 Agustus lalu, menandai komitmen kedua negara untuk mempercepat peningkatan infrastruktur pedesaan sekaligus memperkuat kepemimpinan komunitas lokal.

Proyek yang merupakan bagian dari inisiatif Peace Village Project ini akan berfokus pada Battambang, Banteay Meanchey, dan Pailin. Wilayah-wilayah tersebut sebelumnya dikenal sebagai daerah konflik dan ladang ranjau, namun kini tengah bertransformasi menjadi kawasan yang lebih stabil dan sejahtera.

Dalam sambutannya, Duta Besar Korea Selatan untuk Kamboja, Kim Changyong, menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak cukup hanya dengan tidak adanya konflik. Menurutnya, perdamaian harus dibangun di atas fondasi kesempatan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat akar rumput. Kim juga menambahkan bahwa investasi di komunitas pedesaan Kamboja adalah cara untuk menanam benih perdamaian jangka panjang dan kemandirian.

Menteri Pembangunan Pedesaan Kamboja, Chhay Rithisen, menyambut baik dukungan Korea Selatan yang dinilainya tidak hanya berupa dana, tetapi juga penguatan institusi lokal. Ia menekankan bahwa program ini membantu masyarakat mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah pembangunan mereka sendiri. Gubernur Battambang, Sok Lou, juga mengapresiasi inisiatif ini sebagai katalis bagi kepemilikan lokal, yang memungkinkan para pemimpin desa untuk mendorong agenda pembangunan sesuai kebutuhan komunitas.

Fase kedua program ini menargetkan 30 desa di tiga provinsi tersebut. Proyek ini menggabungkan investasi infrastruktur fisik seperti jalan dan fasilitas umum dengan program peningkatan kapasitas bagi pemimpin desa dan warga. Tujuannya adalah memperkuat tata kelola di tingkat komunitas agar pembangunan dapat terus berlanjut meski bantuan eksternal berakhir. KOICA, lembaga kerja sama internasional Korea Selatan, mencatat bahwa fase sebelumnya telah menghasilkan perbaikan yang terukur, termasuk lingkungan belajar yang lebih aman, akses kesehatan yang lebih baik, dan perluasan peluang ekonomi.

Bagi Indonesia, pengalaman Kamboja dalam merehabilitasi daerah pasca-konflik melalui pendekatan pembangunan inklusif dapat menjadi pelajaran berharga. Indonesia sendiri memiliki wilayah-wilayah yang pernah dilanda konflik, seperti Aceh dan Papua, yang membutuhkan strategi serupa untuk memperkuat kohesi sosial dan pembangunan ekonomi. Kolaborasi semacam ini menunjukkan pentingnya kemitraan internasional dalam mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan.

Ke depan, keberhasilan fase kedua ini akan menjadi indikator apakah model Peace Village dapat direplikasi di kawasan lain. Pertanyaannya, mampukah program ini menciptakan dampak yang bertahan lama setelah bantuan berakhir, atau hanya menjadi proyek sesaat? Semua pihak akan mengawasi perkembangan di tiga provinsi barat laut Kamboja tersebut.