Krisis Kepercayaan Media India: Jurnalis Jadi Sasaran Amuk Massa Protes

Gelombang demonstrasi yang digerakkan kelompok pemuda di India berubah menjadi ujian berat bagi kebebasan pers. Sejumlah jurnalis yang meliput aksi protes di New Delhi dan kota-kota lain dilaporkan menjadi sasaran amuk massa, dilempari air, dipukuli, hingga dikejar-kejar. Peristiwa ini membuka luka lama: kepercayaan publik terhadap media arus utama di negara itu berada di titik terendah.

Protes yang dipelopori gerakan daring Cockroach Janta Party itu tidak hanya menyuarakan tuntutan politik, tetapi juga melontarkan kritik tajam terhadap pemberitaan televisi yang dinilai memihak pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi. Spanduk-spanduk di lokasi aksi bahkan menyebut stasiun TV sebagai "musuh terburuk India". Di Jantar Mantar, New Delhi, banyak mahasiswa mengaku lebih percaya pada media sosial dan platform independen ketimbang kanal berita konvensional.

Dev Kotak, reporter Times Now, menjadi salah satu korban. Ia mengaku dilempari air yang kemudian berubah menjadi pukulan dan tendangan. "Ada kemarahan yang mendidih di sekeliling saya, dan saya takut akan nyawa saya," ujarnya. Video dirinya berlari di belakang petugas keamanan sambil dikejar massa pun viral di media sosial. Tiga rekannya juga mengalami perlakuan serupa. Insiden serupa terjadi di Mumbai dan Patna, di mana jurnalis Zee TV dihujat saat siaran langsung dan seorang wartawan lain dikejar massa.

Times Network, perusahaan induk Times Now, membantah tuduhan keberpihakan. Mereka menyatakan liputan protes dilakukan "sepenuhnya netral" dan aksi kekerasan terhadap jurnalisnya merupakan tindakan tercela. Namun, pengamat media menilai kemarahan publik adalah akumulasi dari bertahun-tahun erosi kepercayaan. Jurnalis senior Ravish Kumar menyebut istilah "godi media"—yang berarti media pangkuan—kini melekat pada stasiun TV besar yang dianggap meninggalkan peran pengawasnya. "Mereka menghancurkan kredibilitas sendiri. Tuntutan publik yang sah justru dicap konspirasi," kata Kumar.

Konteks Indonesia menjadi relevan di sini. Meski tingkat kebebasan pers di Indonesia lebih baik—berada di peringkat 111 pada indeks yang sama—ancaman terhadap jurnalis tetap nyata. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat puluhan kekerasan terhadap wartawan setiap tahun, baik oleh aparat maupun kelompok masyarakat. Lebih dari itu, konsolidasi kepemilikan media di Indonesia juga memunculkan kekhawatiran tentang independensi redaksi, terutama menjelang pemilu. Fenomena "godi media" versi Indonesia bisa muncul jika publik merasa media tidak lagi berpihak pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pemilik modal atau penguasa.

Atul Chaurasia, managing editor Newslaundry, menyoroti akar masalah: model finansial media yang rapuh. "Pemerintah mempersenjatai iklan, yang secara efektif menghancurkan lingkungan bagi media untuk beroperasi secara bebas," katanya. Di Indonesia, belanja iklan pemerintah juga menjadi sumber pendapatan signifikan bagi banyak media, terutama di daerah. Ini menciptakan dilema: antara menjaga independensi atau mempertahankan kelangsungan usaha. Jika tekanan ekonomi semakin kuat, bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan terus tergerus, dan protes serupa bisa meledak di Indonesia.

Ravish Kumar mengingatkan bahwa yang justru menghadapi permusuhan dari pemerintah adalah media alternatif dan jurnalis independen. Mereka kerap dirazia, dicap anti-nasional, bahkan dipenjara. Sementara itu, stasiun TV besar yang dianggap "godi" justru menjadi beban bagi Modi sendiri. Pertanyaannya, akankah insiden ini menjadi momentum bagi media India untuk berbenah? Atau justru memperdalam polarisasi antara media arus utama dan publik yang haus akan informasi yang kredibel? Di Indonesia, pelajaran dari India adalah bahwa kepercayaan publik adalah aset yang paling berharga—dan paling mudah hilang.