TNI AU Kejar Kesiapan Operasional: 12 Jet Latih M-346F Dikontrak, Pengiriman 2030
Baca dalam 60 detik
- Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pengadaan 12 pesawat latih tempur M-346F Block 20 dari Leonardo, Italia, dengan pengiriman dijadwalkan mulai 2030.
- Langkah ini menyusul serah terima enam Rafale, empat Falcon 8X, satu A400M, dan dua T-50i pada 2026, menandai percepatan modernisasi alutsista era Prabowo.
- Fokus kini beralih pada peningkatan jumlah dan kualitas penerbang TNI AU agar sepadan dengan gelombang kedatangan pesawat baru, sebuah tantangan strategis jangka panjang.

Pemerintahan Prabowo Subianto tidak hanya berhenti pada pembelian alutsista; kini TNI Angkatan Udara dihadapkan pada pekerjaan rumah yang tak kalah krusial: memastikan jumlah dan kualitas penerbangnya sepadan dengan gelombang kedatangan pesawat tempur anyar. Kontrak pengadaan 12 jet latih M-346F Block 20 buatan Leonardo, Italia, yang telah diteken Kementerian Pertahanan, menjadi sinyal bahwa modernisasi pertahanan bergerak ke tahap penguatan sumber daya manusia.
Sepanjang 2026, Presiden Prabowo telah menyerahkan enam unit Dassault Rafale, empat Dassault Falcon 8X, satu Airbus A400M Atlas, serta dua pesawat T-50i Golden Eagle yang dikirim dari Korea Selatan. Deretan alutsista itu menuntut pilot dengan jam terbang dan kapabilitas teknis yang mumpuni. Tanpa kesiapan personel, investasi miliaran dolar berisiko menjadi pajangan di hanggar.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa pengadaan M-346F didasari pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan pelatihan pilot sekaligus mendukung kesiapan operasional. Jet latih ini dirancang untuk menjembatani transisi penerbang muda menuju pesawat tempur generasi keempat dan kelima, sebuah kebutuhan yang semakin mendesak seiring bertambahnya armada.
Kontrak tersebut telah berjalan efektif, dan jika tidak ada kendala berarti, pengiriman ke Indonesia akan dimulai pada 2030. Rentang waktu hampir lima tahun itu menjadi peluang bagi TNI AU untuk mempercepat program pendidikan dan latihan penerbang. Kepala Staf TNI AU, Marsekal Mohamad Tonny Harjono, beserta jajarannya disebut tidak tinggal diam; berbagai skenario peningkatan kapasitas tengah dikaji.
Langkah ini tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik kawasan. Dengan dinamika Laut China Selatan yang kian memanas dan tuntutan menjaga kedaulatan udara di wilayah yang luas, Indonesia membutuhkan armada udara yang tidak hanya modern, tetapi juga dioperasikan oleh pilot dengan standar internasional. Dibandingkan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia yang telah lebih dulu memodernisasi, Indonesia masih mengejar ketertinggalan, namun percepatan pengadaan menunjukkan perubahan arah kebijakan.
Dari sisi industri, kontrak dengan Leonardo juga membuka peluang transfer teknologi dan kerja sama pemeliharaan. Namun, yang menjadi sorotan adalah bagaimana TNI AU menjaga keseimbangan antara penambahan alutsista dan regenerasi penerbang. Sekolah penerbang TNI AU di Adisutjipto dan berbagai skema pelatihan harus diperluas, termasuk kemungkinan melibatkan sektor sipil dalam pelatihan dasar.
Pertanyaan yang menggantung: apakah pada 2030, ketika pesawat-pesawat baru tiba, Indonesia sudah memiliki cukup pilot berkelas? Atau akankah terjadi kesenjangan antara ketersediaan alutsista dan kesiapan personel? Jawabannya akan menentukan apakah modernisasi pertahanan ini benar-benar mengubah postur pertahanan Indonesia atau sekadar menambah koleksi peralatan.



