Fadhlina Sidek Tegaskan Lingkungan Belajar Kondusif Jadi Fokus Inti Kurikulum Baru Sekolah

Menteri Pendidikan Malaysia, Fadhlina Sidek, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh pelajar, tanpa memandang jenis sekolah. Pernyataan ini disampaikan dalam acara peletakan batu pertama Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Eco Grandeur di Puncak Alam, Selangor, Rabu (5/8). Fadhlina menekankan bahwa fasilitas sekolah harus memenuhi standar terbaik, sejalan dengan salah satu pilar utama kurikulum baru yang akan diberlakukan mulai tahun ajaran mendatang.

Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 2,7 hektare ini dirancang untuk menampung hingga 960 siswa, dengan 24 ruang kelas untuk tingkat dasar dan dua ruang kelas prasekolah. Selain itu, tersedia aula serbaguna yang dilengkapi dua lapangan bulu tangkis indoor, lapangan basket beratap, lapangan sekolah, ruang terbuka, serta kantin. Desainnya juga mencakup jalur pejalan kaki beratap, area tunggu, akses terkontrol, dan sistem lalu lintas khusus untuk menjamin keamanan serta ketertiban bagi siswa, orang tua, dan pendidik.

Yang menarik, SJKC Eco Grandeur menjadi sekolah dasar pertama di Asia yang memiliki sistem ramp berkelanjutan yang menghubungkan seluruh empat lantai, memberikan akses tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas. Ketua Yayasan Eco World, Tan Sri Lee Lam Thye, menegaskan bahwa setiap anak, tanpa memandang kemampuan fisik, harus merasa diterima dan didukung di sekolah. “Setiap anak memiliki potensi. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan dan lingkungan yang tepat untuk mewujudkannya,” ujarnya dalam sambutannya.

Pembangunan sekolah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Malaysia untuk meningkatkan jumlah sekolah yang disetujui setiap tahun. Wakil Menteri Pendidikan, Wong Kah Woh, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026, sebanyak 38 sekolah baru telah disetujui, menyusul 44 sekolah pada tahun sebelumnya dan 26 sekolah pada 2024. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi masuknya kohort pertama anak usia enam tahun ke jenjang Tahun Satu pada tahun ajaran baru.

Wong Kah Woh menjelaskan bahwa sekolah ini dibangun oleh pengembang Eco World sebelum diserahkan kepada kementerian. Dengan estimasi biaya RM18 juta, sekolah ditargetkan beroperasi pada paruh kedua 2028. “Namun, ini tergantung pada progres pekerjaan, apakah berjalan cepat atau lambat karena kendala cuaca dan sebagainya. Kami akan mengambil langkah dari waktu ke waktu untuk memantau dan meninjau keseluruhan progres,” katanya.

Fadhlina menambahkan bahwa kementerian terus menambah jumlah sekolah yang disetujui setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menekankan bahwa aspirasi pemerintah adalah memberikan yang terbaik bagi anak-anak, apa pun jenis sekolahnya. “Tidak masalah sekolah apa pun, aspirasi dan keinginan kami adalah memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami,” ujarnya.

Di Indonesia, isu lingkungan belajar yang kondusif juga menjadi perhatian serius. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menginisiasi program rehabilitasi sekolah dan pembangunan ruang kelas baru untuk mengatasi kesenjangan fasilitas antarwilayah. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan pemerataan akses masih menjadi pekerjaan rumah. Langkah Malaysia dalam mengintegrasikan aksesibilitas universal dalam desain sekolah dapat menjadi referensi bagi Indonesia untuk memastikan setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan hak pendidikan yang setara.

Ke depan, keberhasilan SJKC Eco Grandeur dalam menyediakan lingkungan belajar inklusif akan menjadi tolok ukur bagi pembangunan sekolah lain di kawasan Asia. Apakah model ini akan diadopsi secara luas, atau justru menghadapi kendala biaya dan teknis? Pertanyaan ini menjadi tantangan bagi para pemangku kebijakan pendidikan di kawasan ini untuk terus berinovasi demi masa depan generasi penerus.