Harga Beras Vietnam Terancam Anjlok, Asosiasi Usulkan Harga Dasar Ekspor
Baca dalam 60 detik
- Asosiasi Pangan Vietnam mengusulkan harga minimum ekspor beras aromatik US$500 per ton dan harga pembelian domestik 7.000 dong per kilogram untuk melindungi petani.
- Langkah ini muncul setelah Filipina, pasar terbesar Vietnam, membatasi impor, yang menekan harga beras global dan pendapatan eksportir.
- Kebijakan ini berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan beras di Indonesia, yang selama ini mengimpor dari Vietnam, dan bisa memicu kenaikan harga di pasar domestik.
Asosiasi Pangan Vietnam (VFA) tengah menggodok kebijakan harga minimum untuk beras ekspor dan pembelian padi domestik. Langkah ini diambil untuk melindungi petani dan eksportir dari gejolak harga yang dipicu oleh kebijakan impor Filipina, pasar terbesar Vietnam.
Ketua VFA, Do Ha Nam, mengungkapkan bahwa usulan tersebut mencakup harga ekspor minimal US$500 per ton untuk beras aromatik (fob) dan harga pembelian padi segar di dalam negeri sebesar 7.000 dong (sekitar Rp4.400) per kilogram. “Saat ini harga beras masih berada di atas level tersebut, tetapi kami ingin mencegah tekanan penurunan lebih lanjut,” ujarnya kepada Reuters, Selasa (4/8).
Langkah ini merupakan respons atas melemahnya harga beras Vietnam dalam beberapa bulan terakhir, seiring Filipina yang membatasi impor untuk melindungi petani lokal. Akibatnya, volume ekspor beras Vietnam pada Januari–Juli tahun ini memang naik tipis 0,5 persen menjadi 5,53 juta ton, namun nilai ekspornya justru turun 7,1 persen menjadi US$2,62 miliar. Artinya, harga rata-rata beras Vietnam turun signifikan di pasar global.
Bagi Indonesia, kebijakan ini patut dicermati. Indonesia merupakan salah satu importir beras terbesar dari Vietnam. Jika harga dasar ekspor diberlakukan, harga beras impor dari Vietnam berpotensi naik, yang pada akhirnya bisa membebani anggaran impor Bulog dan berimbas pada harga beras di pasar domestik. Namun, di sisi lain, kenaikan harga ini juga bisa menjadi insentif bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi, sejalan dengan target swasembada pangan pemerintah.
VFA masih membahas keputusan final dengan para anggotanya. Rencananya, harga dasar ini akan berlaku hingga akhir tahun. Namun, efektivitas kebijakan ini masih dipertanyakan. Apakah harga dasar mampu bertahan di tengah tekanan pasar global? Atau justru akan membuat beras Vietnam kehilangan daya saing di pasar internasional?
Ke depan, dinamika ini akan menjadi ujian bagi koordinasi kebijakan pangan di kawasan ASEAN. Indonesia perlu memantau perkembangan ini dengan saksama, sambil terus mendorong diversifikasi sumber impor dan penguatan produksi dalam negeri. Pertanyaannya, apakah kebijakan harga dasar Vietnam akan menjadi preseden bagi negara pengekspor beras lainnya, seperti Thailand dan India, untuk melakukan hal serupa?
