Hegemoni EV China: Senjata Baru Beijing dalam Perang Teknologi Global

Lonjakan ekspor kendaraan listrik (EV) China yang menembus satu juta unit per bulan untuk pertama kalinya pada Juni lalu bukan sekadar pencapaian industri, melainkan sinyal pergeseran strategi geopolitik. Para analis menilai Beijing kini mulai memanfaatkan dominasinya di sektor EV sebagai alat tawar politik, menempatkan negara-negara yang bergantung pada teknologi dan rantai pasok China dalam posisi yang semakin rentan.

Dalam diskusi yang digelar Asia Society Policy Institute (ASPI), Michael Dunne, CEO firma konsultan otomotif Dunne Insights, menggambarkan strategi China sebagai upaya "menguasai industri, menangkapnya, dan pada akhirnya menggunakannya sebagai pengungkit". Menurutnya, ketika tiba saat yang krusial, China dapat menekan negara lain dengan mengingatkan ketergantungan mereka pada pasokan mobil buatan China. "Kami adalah sumber semua mobil yang diproduksi saat ini. Bagaimana kalau begitu?" ujarnya, menggambarkan potensi tekanan tersebut.

Ekspansi agresif ini didorong oleh melambatnya pasar domestik China, yang memaksa para produsen otomotifnya mencari pasar luar negeri. Proyeksi ekspor kendaraan tahun ini diperkirakan mencapai 12 juta unit, menjadikan China sebagai kekuatan dominan dalam perdagangan mobil dunia. Namun, banjirnya EV China yang murah dan berkualitas memicu tuduhan "kelebihan kapasitas" yang disubsidi negara, sebuah klaim yang dibantah keras oleh Beijing.

Menghadapi situasi ini, negara-negara Barat mengambil pendekatan berbeda. Kanada dan sebagian Eropa memilih jalur kondisional dengan mengizinkan investasi China di sektor otomotif mereka, berharap terjadi "transfer teknologi balik". Sementara itu, Amerika Serikat (AS) memilih sikap lebih keras melalui tarif tinggi hingga 120 persen dan pembatasan ketat terhadap perangkat lunak serta perangkat keras buatan China. Bahkan, pemerintahan Trump baru-baru ini memblokir penjualan Polestar, merek milik China, dengan alasan keamanan data.

Michael Kovrig, mantan diplomat Kanada yang kini menjadi penasihat senior International Crisis Group, menilai EV adalah "instrumen yang sempurna" karena merupakan barang manufaktur terbesar dalam perdagangan dunia. "EV adalah aset energi, platform data, dan fondasi industri baterai, drone, serta robotika—basis industri abad ke-21," katanya. Kovrig juga mengkritik kesepakatan Kanada-China yang menghapus tarif 100 persen untuk 49.000 EV China per tahun, yang menurutnya justru membuka celah bagi Beijing untuk menekan Ottawa, termasuk melalui peringatan Duta Besar China untuk Kanada, Wang Di, terkait isu Taiwan.

Di tengah ketegangan ini, China mengeluarkan position paper pada Selasa lalu yang membantah tuduhan overcapacity. Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa kekuatan manufakturnya didorong oleh inovasi teknologi, persaingan pasar, dan reformasi struktural, bukan subsidi negara. Mereka juga menyoroti kebijakan AS yang memberikan subsidi besar melalui Inflation Reduction Act senilai US$750 miliar untuk mendorong produksi EV domestik, menunjukkan bahwa praktik subsidi bukanlah monopoli China.

Bagi Indonesia, persaingan ini membawa implikasi strategis. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia memegang peran kunci dalam rantai pasok baterai EV global. Kebijakan hilirisasi nikel yang digencarkan pemerintah bertujuan menarik investasi asing, termasuk dari China, untuk membangun industri baterai dalam negeri. Namun, ketegangan antara AS dan China dapat mempengaruhi arus investasi dan alih teknologi. Indonesia perlu cermat menyeimbangkan hubungan dengan kedua raksasa ekonomi tersebut, sembari memastikan industri nasional tidak menjadi sekadar pasar bagi produk asing.

"Tarif saja tidak akan cukup. Kita membutuhkan kerja sama antarnegara Barat dalam menyusun kebijakan bersama tentang keamanan perangkat lunak, penyaringan investasi, dan aturan asal-usul barang," kata Kovrig, menekankan perlunya pendekatan kolektif.

Ke depan, pertarungan hegemoni EV ini akan semakin memanas. Dunne memperkirakan pasar AS tetap menjadi "target utama" bagi produsen China, yang akan terus mencari celah masuk meski dihadang berbagai hambatan. Sementara itu, Kovrig meragukan terbentuknya koalisi besar negara Barat, namun melihat kemungkinan "konvergensi fungsional" dalam kebijakan. Pertanyaannya, akankah Indonesia mampu memanfaatkan peluang di tengah persaingan ini, atau justru menjadi korban tarik-menarik kepentingan global?