Kebocoran Soal Ujian di India: Mengapa Teknologi Saja Tak Cukup

Gelombang protes atas bocornya soal ujian masuk kedokteran nasional India (NEET) yang menewaskan lebih dari 20 peserta akibat bunuh diri memaksa Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri. Perdana Menteri Narendra Modi merespons dengan membentuk gugus tugas yang dipimpin Nandan Nilekani dari Infosys untuk mereformasi Badan Pengujian Nasional (NTA). Langkah awal yang diusulkan adalah peralihan dari ujian berbasis kertas ke ujian berbasis komputer (CBT)—namun Mahkamah Agung India memperingatkan bahwa teknologi saja tidak otomatis menghilangkan risiko kebocoran.

Peringatan tersebut menggarisbawahi kompleksitas yang dihadapi gugus tugas. Dua episode kebocoran NEET memperlihatkan bahwa kerentanan muncul di titik berbeda. Pada 2024, soal diduga bocor saat distribusi, melibatkan sekitar 40–50 orang. Mahkamah Agung menyatakan integritas ujian masih terjaga dan menolak permintaan ujian ulang. Sebaliknya, kebocoran 2026 terjadi lebih awal: sebelum soal meninggalkan NTA, dengan guru yang dituduh membocorkan dari dalam sistem. Menurut Prof V Kamakoti, anggota gugus tugas dari IIT Madras, kedua kasus itu memperjelas di mana kepercayaan terhadap sistem ujian sejatinya bersandar.

“Akar kepercayaan ada pada dua tempat: guru yang membuat soal dan pengawas yang mengawasi peserta. Jika salah satu dikompromikan, sistem rentan,” ujar Kamakoti kepada BBC. Ia menambahkan bahwa pengawasan CCTV dan kecerdasan buatan dapat mendeteksi perilaku mencurigakan, namun solusi terbesar justru terletak pada digitalisasi. CBT, menurutnya, menghilangkan kerentanan besar: tidak perlu lagi mencetak, mengangkut, dan menyimpan jutaan lembar soal. IIT Madras telah mengelola sistem ujian online seperti GATE dan JEE dengan jaringan terisolasi (air-gapped) dan pengujian penetrasi rutin.

Namun, keterbatasan infrastruktur menjadi kendala. Kamakoti mengakui India hanya mampu menampung 300.000 peserta per sesi CBT, jauh dari 2,2 juta peserta NEET. “Peralihan ke CBT memerlukan ekspansi kapasitas besar-besaran atau ujian multi-sesi,” ujarnya. Di sisi lain, Dr Debananda Misra dari IIT Delhi mengingatkan bahwa CBT bukanlah peluru perak. “CBT tidak mengatasi insentif mendalam yang mendorong kecurangan,” kata Misra. Ia menunjuk pada kelangkaan kursi di perguruan tinggi negeri: dari 2 juta peserta, hanya kurang dari 6% yang lolos ke PTN. Ketimpangan ini memicu mafia kebocoran soal yang menghubungkan guru, calo, dan staf pusat ujian.

Misra juga menyoroti risiko baru yang dibawa CBT, seperti kesenjangan digital. Peserta dari daerah dengan akses terbatas ke simulasi ujian daring akan dirugikan. Ia merekomendasikan penguatan tata kelola melalui audit rutin, akuntabilitas, dan penggunaan beberapa versi soal yang diacak secara lokal untuk membatasi dampak kebocoran. Lebih jauh, India perlu mengurangi ketergantungan pada ujian tunggal berisiko tinggi dengan menciptakan jalur masuk alternatif.

Bagi Indonesia, kisah India menjadi cermin. Ujian nasional dan seleksi masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri) juga menghadapi tantangan integritas. Meskipun beberapa ujian sudah berbasis komputer, kasus kebocoran soal masih terjadi. Pelajaran dari India adalah pentingnya tidak hanya berfokus pada format ujian, melainkan juga pada tata kelola, penegakan hukum, dan perluasan akses pendidikan. Tanpa perbaikan di hulu, digitalisasi hanya memindahkan kerentanan, bukan menghilangkannya.

Gugus tugas India harus memutuskan perubahan dalam satu atau dua bulan ke depan sebelum musim ujian tahunan dimulai pada Desember. Pertanyaan besar yang menggantung: mampukah sistem mengembalikan kepercayaan siswa? Ataukah kebocoran akan terus berulang, sekadar berganti wajah?