Bocornya Data 18.500 Warga Afghanistan: Kegagalan Sistemik Kementerian Pertahanan Inggris

Kebocoran data yang mengekspos informasi pribadi ribuan warga Afghanistan yang mengajukan suaka ke Inggris untuk melarikan diri dari Taliban dinilai sebagai kegagalan yang bisa diprediksi oleh sebuah penyelidikan parlemen yang dirilis Kamis lalu. Komite Pertahanan DPR Inggris menuding Kementerian Pertahanan (MoD) tidak memiliki keahlian yang memadai untuk menjalankan skema relokasi Afghanistan pasca jatuhnya Kabul, dan menggunakan kerahasiaan sebagai perisai untuk menghindari pertanggungjawaban.

Insiden yang terungkap pada Agustus 2023 itu baru bisa dilaporkan setelah Juli 2025 karena adanya super-injeksi yang melarang media memberitakannya. Super-injeksi, yaitu perintah pengadilan untuk membungkam pemberitaan, awalnya dijadwalkan berlaku empat bulan, tetapi nyatanya bertahan hampir dua tahun. Ketua Komite, Tan Dhesi, menyatakan bahwa panjangnya masa injeksi telah mengorbankan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Menurut laporan komite, kebocoran bukanlah kesalahan individu, melainkan kegagalan sistemik yang dapat diperkirakan. Penyebabnya meliputi alat yang tidak sesuai, prosedur operasi yang lemah, pelatihan yang tidak memadai, kurangnya kesinambungan organisasi, serta budaya perlindungan data dan akuntabilitas yang buruk. Data sebanyak lebih dari 18.500 pemohon skema Afghan Relocations and Assistance Policy (Arap) – yang ditutup Juli 2025 – tersebar setelah seorang pegawai MoD membagikan spreadsheet Microsoft Excel kepada pihak ketiga yang dipercaya. BBC sebelumnya mengungkapkan bahwa kebocoran berasal dari markas Pasukan Khusus Inggris (UKSF).

Kasus ini merambah ranah yang lebih gelap: keterlibatan UKSF dalam skema relokasi. BBC Panorama pada Februari 2024 mengungkapkan bahwa pasukan khusus Inggris memiliki hak veto de facto atas aplikasi Arap dari rekan Afghanistan mereka. Padahal, mantan personel pasukan khusus Afghanistan dianggap paling berisiko mendapat pembalasan setelah Taliban berkuasa. Laporan komite menyoroti bahwa seorang perwira UKSF secara pribadi menolak 1.585 aplikasi dalam hitungan pekan pada 2023, tanpa menyetujui satu pun. Akibatnya, banyak dari mereka yang hidup dalam ketakutan dan persembunyian. "Saya merasa ditinggalkan sendirian di tengah neraka," ujar salah seorang pemohon kepada BBC.

Konteks Indonesia: Kebocoran data di Inggris ini menjadi pengingat bagi Indonesia yang tengah mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa skema bantuan atau relokasi apa pun – termasuk bagi pengungsi atau warga negara yang membutuhkan – dikelola dengan sistem keamanan data yang kuat. Kegagalan seperti yang terjadi di MoD Inggris menunjukkan bahwa penggunaan alat sederhana seperti spreadsheet tanpa prosedur yang ketat dapat berakibat fatal, terutama ketika menyangkut data sensitif ribuan orang. Budaya kerahasiaan yang berlebihan juga harus dihindari agar tidak menghalangi akuntabilitas publik.

Laporan komite juga menyoroti kebijakan pemerintah Inggris yang tidak mau berkomentar soal pasukan khusus, yang dinilai tidak pantas dalam konteks kebocoran ini. "Kerahasiaan telah terlalu mudah digunakan sebagai perisai dari pertanggungjawaban di area yang jauh dari operasi sensitif," kata Dhesi. Sekretaris Pertahanan Inggris saat ini menghadapi gugatan hukum dari mantan pasukan khusus Afghanistan yang gagal melarikan diri ke Inggris. Dalam sidang, terungkap satu keluarga hanya memiliki sisa $200 untuk bertahan hidup.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah reformasi yang dijanjikan MoD – termasuk standar perlindungan data yang lebih baik, proses penanganan kasus yang diperkuat, dan tata kelola program yang lebih ketat – akan cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan tragedi serupa tidak terulang. Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa perlindungan data bukan sekadar kepatuhan teknis, melainkan fondasi kepercayaan warga negara terhadap pemerintah.