IKN Disebut Paling Siap untuk Virtual Power Plant, BRIN: Infrastruktur Bawah Tanah Jadi Kunci
Baca dalam 60 detik
- BRIN menilai IKN memiliki infrastruktur bawah tanah terpadu (MUT) yang mendukung penerapan Virtual Power Plant, sistem pembangkit listrik digital berbasis energi terbarukan.
- Sebagian besar jaringan listrik di Indonesia belum dirancang untuk sumber energi fluktuatif, sehingga VPP baru bisa diimplementasikan secara optimal di IKN dan beberapa kawasan mandiri.
- Keberhasilan VPP di IKN bisa menjadi model untuk modernisasi kelistrikan nasional, meski masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dan keamanan siber.
Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai sebagai satu-satunya wilayah di Indonesia yang infrastruktur kelistrikannya sudah siap menerapkan konsep Virtual Power Plant (VPP), sebuah sistem pembangkit digital yang mengintegrasikan sumber energi kecil seperti panel surya, turbin angin, dan baterai menjadi satu kesatuan jaringan. Jika terealisasi, IKN bisa menjadi pionir transisi energi nasional menuju target Net Zero Emission (NZE) 2045.
Peneliti Pusat Riset Teknologi Kelistrikan BRIN, Abdul Wachid Syamroni, dalam diskusi di Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa tantangan utama VPP di Tanah Air adalah infrastruktur jaringan listrik yang tidak didesain untuk energi terbarukan yang bersifat fluktuatif. Namun, kondisi berbeda terjadi di IKN. Sejak awal, kawasan ini telah dirancang dengan sistem kelistrikan modern yang memungkinkan digitalisasi dan integrasi data real-time.
Salah satu keunggulan IKN adalah keberadaan Multi Utility Tunnel (MUT), terowongan bawah tanah yang menampung kabel listrik, fiber optik untuk komunikasi data, dan pipa gas. “Tidak ada kabel yang terlihat. Mereka sudah tunneling, dan di dalamnya ada tiga unsur: listrik, fiber optik, dan gas. Ini sudah mendekati standar negara maju,” ujar Abdul. Infrastruktur ini membuat IKN memenuhi syarat untuk mengadopsi VPP yang membutuhkan pengumpulan data secara real-time dan keamanan siber.
Untuk daerah lain, Abdul menegaskan perlunya peningkatan infrastruktur sebelum VPP bisa diimplementasikan. Meski demikian, ia mencatat bahwa beberapa kawasan perumahan swasta skala besar seperti di Serpong, Tangerang Selatan, sudah memiliki jaringan listrik bawah tanah yang memungkinkan integrasi VPP secara bertahap.
Langkah BRIN mengusulkan VPP di IKN sejalan dengan target NZE 2045 yang dicanangkan pemerintah. Dengan sistem ini, IKN bisa menjadi laboratorium hidup bagi transformasi energi di Indonesia. Namun, tantangan seperti biaya upgrade infrastruktur dan perlindungan data siber masih harus dijawab. Pertanyaan kuncinya: mampukah daerah lain di Indonesia mengikuti jejak IKN tanpa menguras anggaran negara?
