Purbaya Jamin APBN Tak Terbebani Utang Whoosh: Ada Skema di Luar Anggaran

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap cicilan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) atau Whoosh akan ditekan seminimal mungkin. Pernyataan itu disampaikan di tengah kekhawatiran publik akan membengkaknya utang negara akibat megaproyek senilai Rp 120 triliun lebih tersebut.

Dalam pertemuan dengan awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/7/2026), Purbaya mengakui bahwa APBN memang berada dalam kendali pemerintah, namun ia berjanji akan memanfaatkan instrumen di luar anggaran untuk menyelesaikan kewajiban finansial Whoosh. "Walaupun APBN di pemerintah, tapi kan kita kecilkan semaksimal mungkin dana APBN yang dipakai untuk bayar Whoosh, tapi dikelola oleh kami," ujarnya.

Purbaya enggan membeberkan secara rinci skema cicilan yang akan diterapkan. Namun, ia memastikan bahwa mekanisme penyelesaian utang KCIC sudah ditetapkan dan tinggal menunggu proses administrasi pengalihan aset dari Danantara—badan pengelola investasi pemerintah—ke Kementerian Keuangan. "Skemanya kita tunggu kapan dikasih ke saya, baru kita beresin. Tapi udah clear gimana cara beresinnya," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/7/2026).

Presiden Prabowo Subianto secara khusus memberikan arahan kepada Purbaya untuk menyelesaikan utang KCIC. Namun, Menteri Keuangan menegaskan bahwa penyelesaian itu tidak harus menggunakan dana APBN. "KCIC-nya. Kan sekarang masih di Danantara, nanti akan diserahkan ke saya. Karena kan perintah Pak Presiden kita yang beresin gitu. Tapi gak harus APBN kepake, saya punya skema tertentu di mana ada tools-tools, vehicle-vehicle kita di luar yang sekarang ada bisa menangani KCIC," tuturnya.

Purbaya menjelaskan bahwa pengambilalihan KCIC sudah menjadi keputusan final. Saat ini proses administrasi tengah berlangsung di Danantara, meskipun ia belum bisa memastikan kapan tepatnya selesai. "Ini lagi proses administrasinya. Itu udah diputusin, sebenernya udah putus tinggal proses administrasinya sedang berjalan. Begitu Danantara-nya kita clear udah selesai. Nanti baru kita lapor lagi ke Presiden," terangnya.

Bagi investor dan pelaku pasar, pernyataan Purbaya memberikan sinyal bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kesehatan fiskal tanpa mengorbankan proyek strategis nasional. Langkah ini juga diharapkan meredakan kekhawatiran lembaga pemeringkat kredit terhadap beban utang Indonesia. Namun, publik masih menanti transparansi skema yang akan digunakan—apakah melalui penerbitan obligasi, penyertaan modal negara, atau kerja sama dengan swasta. Pertanyaan kuncinya: seberapa besar risiko yang tetap harus ditanggung APBN jika skema di luar anggaran gagal memenuhi kewajiban?