Panda Bond Laris Manis: Pemerintah Raup Rp18,4 Triliun, Bukti Kepercayaan Investor China

Pemerintah Indonesia berhasil mengumpulkan dana segar sebesar Rp18,4 triliun melalui penerbitan surat utang global berdenominasi yuan, atau yang dikenal sebagai Panda Bond, dengan total nilai emisi mencapai 7 miliar yuan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari lonjakan permintaan investor China yang mencapai 17 miliar yuan, atau 2,4 kali lipat dari jumlah yang ditawarkan, menandakan kepercayaan tinggi terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa minat investor China terhadap surat utang Indonesia sejalan dengan peringkat AAA yang diberikan oleh Lembaga Lianhe Credit Rating. Peringkat ini menjadi sinyal positif bagi pasar bahwa kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo Subianto dinilai kredibel dan tidak agresif seperti yang dikhawatirkan sebagian kalangan. "Bagus. Itu menunjukkan bahwa kebijakan Pak Prabowo menjalankan fiskal benar. Nggak seperti kata orang-orang bilang brutal segala macam. Enggak," ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Penerbitan Panda Bond kali ini terdiri dari dua seri: tenor 3 tahun sebesar 5,6 miliar yuan dengan kupon 1,90%, dan tenor 5 tahun sebesar 1,4 miliar yuan dengan kupon 2,19%. Proses setelmen dijadwalkan pada 30 Juli 2026. Dengan tingkat kupon yang kompetitif, obligasi ini menawarkan imbal hasil yang menarik bagi investor China yang mencari alternatif investasi di tengah suku bunga rendah di dalam negeri.

Bagi Indonesia, penerbitan Panda Bond ini memiliki nilai strategis ganda. Pertama, diversifikasi sumber pembiayaan di luar dolar AS dan yen Jepang mengurangi ketergantungan pada mata uang tertentu di tengah fluktuasi nilai tukar global. Kedua, masuknya investor China menunjukkan bahwa hubungan bilateral ekonomi kedua negara semakin erat, terutama setelah China menjadi mitra dagang utama Indonesia. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat cadangan devisa dan menopang nilai tukar rupiah.

Dana yang diperoleh dari penerbitan ini akan digunakan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Purbaya menegaskan bahwa seluruh hasil emisi akan dialokasikan untuk belanja negara guna mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo, termasuk pembangunan infrastruktur dan program sosial. "Ini kan untuk nutup defisit kita," pungkasnya.

Ke depan, keberhasilan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menerbitkan lebih banyak obligasi berdenominasi yuan di pasar China, mengingat basis investor yang kuat dan minat yang terus tumbuh. Namun, tantangan seperti stabilitas nilai tukar yuan dan dinamika geopolitik tetap perlu diwaspadai. Akankah pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk memperluas kerja sama pembiayaan dengan China, atau justru akan lebih berhati-hati mengingat risiko ketergantungan?