Bising Tetangga Bikin Stres? Warga Korea Bayar Kompensasi Bulanan Demi Kedamaian

Di tengah padatnya hunian vertikal Korea Selatan, konflik antar-tetangga akibat bising dari lantai atas mulai menemukan jalan damai yang tak biasa: uang tunai. Alih-alih mengadukan ke pengelola atau otoritas, sejumlah warga memilih menerima kompensasi bulanan sebagai imbalan atas gangguan suara yang mereka derita. Fenomena ini viral di komunitas daring dan memicu diskusi tentang efektivitas solusi finansial dalam meredam ketegangan sosial.

Seorang pengguna forum Bobaedream, komunitas otomotif populer, menceritakan pengalamannya baru-baru ini. Ia mengaku sudah lama terganggu oleh suara balita di apartemen atas yang berlarian tanpa henti. Setelah menyampaikan keluhan, tetangganya justru menawarkan kompensasi dua juta won (sekitar Rp23 juta) per bulan hingga anak-anak mereka cukup besar untuk tidak lagi berlarian di dalam ruangan. Menariknya, pengguna tersebut mengakui bahwa kebisingan justru bertambah parah setelah kesepakatan berlangsung, namun ia mengaku tidak lagi merasa terganggu. "Sejujurnya, suaranya makin keras, tapi saya sudah tidak peduli lagi," tulisnya.

Fenomena serupa sebenarnya sudah muncul dua tahun lalu di kawasan Songpa-gu, Seoul. Saat itu, penghuni apartemen bertingkat sepakat membayar 300.000 won per bulan sebagai ganti rugi kebisingan. Meski nominalnya jauh lebih kecil, pola yang sama terlihat: uang menjadi peredam konflik yang efektif, setidaknya secara psikologis.

Di Korea Selatan, tinggal di apartemen adalah norma bagi penduduk perkotaan. Namun, kepadatan vertikal membawa konsekuensi berupa sengketa kebisingan antar-lantai yang kian marak. Menurut Pusat Dukungan Tetangga Bising Antar-Lantai yang dikelola oleh Korea Environment, jumlah inspeksi lapangan—termasuk kunjungan dan pengukuran suara—melonjak dari 897 kasus pada 2020 menjadi 2.133 kasus pada 2025. Lonjakan ini mencerminkan meningkatnya ketegangan di hunian vertikal, sekaligus kegagalan mekanisme mediasi konvensional.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin menarik. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, hunian vertikal juga tumbuh pesat. Konflik bising antar-tetangga kerap berujung pada laporan ke pengelola atau bahkan polisi, tanpa solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Model kompensasi bulanan ala Korea mungkin bisa menjadi alternatif, meski perlu disesuaikan dengan norma dan regulasi setempat. Namun, pertanyaan etis pun muncul: apakah membayar untuk bising sama saja dengan melegalkan gangguan? Atau justru menjadi solusi pragmatis di tengah keterbatasan penegakan aturan?

Ke depan, tren ini berpotensi mendorong lahirnya mekanisme mediasi berbasis kompensasi yang lebih terstruktur, baik di Korea maupun negara lain. Namun, tanpa batasan yang jelas, bukan tidak mungkin praktik ini justru menimbulkan ketimpangan baru: mereka yang mampu membayar bisa terus bising, sementara korban hanya bisa pasrah menerima uang. Akankah uang benar-benar bisa membeli ketenangan, atau hanya menunda ledakan konflik yang lebih besar?