Kebakaran Wang Fuk Court: 168 Tewas, Investigasi Ungkap Kelalaian Berantai

Kebakaran dahsyat yang melanda kompleks perumahan Wang Fuk Court di Hong Kong pada November 2025, yang merenggut 168 jiwa, dinyatakan sebagai bencana yang sepenuhnya dapat dicegah. Pernyataan itu disampaikan kuasa hukum komite investigasi dalam sidang penutup pada Jumat (17/7), mengakhiri penyelidikan selama berbulan-bulan terhadap tragedi terburuk di dunia untuk kebakaran gedung hunian sejak 1980.

Api melalap tujuh dari delapan blok apartemen yang saat itu tengah direnovasi. Seluruh bangunan dilapisi perancah bambu, jaring pelindung, dan papan busa yang mudah terbakar. Menurut keterangan di pengadilan, hampir semua sistem keselamatan kebakaran gagal berfungsi akibat kesalahan manusia. Alarm kebakaran dan selang pemadam sengaja dimatikan untuk memudahkan pekerjaan renovasi, sementara papan busa menutupi jendela sehingga penghuni tidak bisa melihat keluar.

Victor Dawes, kuasa hukum utama komite, menegaskan bahwa bencana itu “dapat dicegah tetapi tidak dicegah, dapat diramalkan tetapi tidak diramalkan.” Ia mengungkapkan bahwa kontraktor bangunan secara sadar menciptakan risiko kebakaran besar dengan menggunakan jaring yang tidak tahan api pada fasad. Pilihan material itu, menurut Dawes, menjadi pembeda antara kebakaran yang bisa padam sendiri dengan kobaran yang menghanguskan tujuh blok. Selain itu, pekerja dibiarkan merokok di lokasi, limbah konstruksi yang mudah terbakar tidak dibuang dengan benar, dan tangga darurat dirusak dengan melepas jendela untuk akses pekerja—mempercepat penyebaran asap dan api.

Sidang juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah. Dawes menuding otoritas menerapkan “sistem kehormatan” yang mengandalkan pengaturan mandiri oleh kontraktor, tanpa pengawasan berarti. Keluhan warga tentang kondisi tidak aman hanya dipindahtugaskan antar departemen tanpa tindakan nyata. Sementara itu, kuasa hukum pemerintah, Jenkin Suen, mengakui adanya “kelemahan” sistem, tetapi menolak menyalahkan sepenuhnya pihak berwenang. Menurut Suen, penyebab utama adalah “penipuan, kelambanan, dan kelalaian yang disengaja oleh aktor swasta.”

Bagi warga yang selamat, argumen hukum itu terasa hambar. Yip Ka-kui, 68 tahun, yang kehilangan istri dan rumahnya, menuding pemerintah “berdarah dingin” dan “lari dari tanggung jawab.” Ia mengatakan, “Menghadapi bencana sebesar ini, tidak satu pun departemen pemerintah yang terlibat belajar dari kesalahan. Mereka bahkan tidak merasa perlu belajar.” Pengacara yang mewakili sembilan korban, Jeffrey Tam, menggambarkan penderitaan para keluarga yang tetap hadir di setiap sidang untuk mendengar bagaimana orang-orang tercinta mereka tewas—sebuah “rasa sakit yang sulit dibayangkan.”

Kebakaran Wang Fuk Court menyoroti kerentanan sistem keselamatan kebakaran di kawasan padat penduduk Asia. Di Indonesia, tragedi serupa pernah terjadi di kawasan permukiman padat seperti Kebon Melati atau Tambora, Jakarta, yang kerap kekurangan akses pemadam dan jalur evakuasi. Kasus Hong Kong menjadi pengingat bahwa renovasi tanpa pengawasan ketat dan penggunaan material mudah terbakar bisa berakibat fatal. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian PUPR dan pemda, perlu mengevaluasi standar keselamatan gedung tinggi, terutama yang menjalani renovasi, serta memperketat pengawasan kontraktor.

Komite investigasi dijadwalkan menyerahkan laporan akhir kepada pemerintah Hong Kong pada September mendatang. Laporan itu diharapkan memuat rekomendasi konkret untuk mencegah tragedi serupa. Pertanyaan besarnya, apakah rekomendasi tersebut akan diimplementasikan penuh, atau kembali terhambat oleh tarik-ulur kepentingan antara pemerintah dan swasta?