Film Nollywood 1999 yang Kembali Relevan: Potret Krisis Keamanan Nigeria dan Dilema Kewarganegaraan

Lebih dari dua dekade setelah dirilis, film Nollywood berjudul Issakaba (1999) kembali menjadi cermin bagi krisis keamanan yang melanda Nigeria. Kisah yang terinspirasi dari gerakan vigilante Bakassi Boys ini mengajukan pertanyaan mendasar: kepada siapa warga negara memberikan kepercayaan ketika negara gagal menjamin keselamatan mereka?

Film yang disutradarai oleh Chico Ejiro ini mengisahkan sebuah komunitas yang dilanda kejahatan kekerasan dan dikecewakan oleh kepolisian yang tidak efektif. Sekelompok warga kemudian membentuk pasukan keamanan swadaya yang berhasil memulihkan ketertiban, meskipun dengan mengabaikan prosedur hukum. Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh akademisi Universitas Ibadan, Dr. Olusola Ogunnubi, film ini bukan sekadar tontonan aksi, melainkan kritik politik terhadap hubungan antara negara, keamanan, dan kewarganegaraan.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal African Studies Review itu mengungkap bahwa Issakaba merepresentasikan bagaimana legitimasi kekuasaan bergeser dari otoritas formal ke kemampuan nyata dalam melindungi warga. “Dalam film, pahlawan vigilante dianggap sah karena mereka berhasil di tempat institusi negara gagal,” tulis Ogunnubi. “Ini mencerminkan realitas di banyak negara Afrika, di mana warga sering menilai pemerintah dari kinerja, bukan dari konstitusi.”

Fenomena yang digambarkan dalam film kini meluas ke berbagai wilayah Nigeria. Kelompok seperti Amotekun di barat daya, Ebube Agu di tenggara, dan Civilian Joint Task Force di timur laut muncul sebagai respons terhadap maraknya perampokan, penculikan, dan kekerasan komunal. Situasi ini memicu kembali perdebatan tentang pembentukan kepolisian negara bagian yang berada di bawah kendali pemerintah daerah.

Bagi Indonesia, kisah Issakaba menawarkan pelajaran berharga. Di tengah wacana pembentukan polisi khusus daerah atau penguatan keamanan swakelola, film ini mengingatkan bahwa keamanan tanpa akuntabilitas bisa menjadi bumerang. “Ketika warga kehilangan kepercayaan pada institusi formal, mereka akan mencari alternatif, tetapi alternatif itu juga bisa menjadi sumber pelanggaran baru,” ujar Ogunnubi dalam wawancara dengan The Conversation.

Film ini juga menyoroti peran aktif warga negara dalam menjaga keamanan. Alih-alih menunggu intervensi negara, komunitas dalam Issakaba mengorganisir diri dan mengambil tindakan. Namun, film dengan jujur menunjukkan dilema etis: apakah mendukung sistem keadilan alternatif yang efektif namun melanggar hukum? Pertanyaan ini masih relevan di Nigeria saat ini, di mana kelompok vigilante kadang menjadi aktor keamanan utama di daerah terpencil.

Dalam konteks reformasi kepolisian yang tengah bergulir di Nigeria, Issakaba menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya dengan wewenang hukum. Negara harus mampu memberikan keamanan secara efektif, adil, dan sesuai aturan. Jika tidak, celah legitimasi akan terus diisi oleh aktor-aktor di luar negara, dengan segala risiko yang menyertainya.

Pertanyaan yang diajukan film ini tetap menggantung: bisakah keamanan dan keadilan berjalan beriringan ketika negara sedang goyah? Jawabannya mungkin akan menentukan arah reformasi keamanan Nigeria—dan negara-negara lain yang menghadapi dilema serupa.