Vietnam Perketat Sensor: Tiga Petinggi Penerbit Ditahan Terkait Buku Ho Chi Minh

Polisi Vietnam pada Rabu (15/7) menahan tiga petinggi Penerbit Asosiasi Penulis Vietnam yang menerbitkan buku tentang Ho Chi Minh, pendiri Partai Komunis yang disegani. Langkah ini menandai eskalasi terbaru dalam kampanye sensor rezim komunis terhadap narasi sejarah yang dianggap menyimpang.

Ketiga tersangka adalah direktur, pemimpin redaksi, dan kepala dewan editorial penerbit tersebut. Mereka dituduh melanggar pasal anti-negara karena "memproduksi, memiliki, mendistribusikan, atau menyebarkan informasi, dokumen, atau barang yang bertujuan menentang Republik Sosialis Vietnam". Tuduhan serupa sebelumnya telah dijatuhkan kepada penulis buku, Nguyen Thanh Nam, mantan eksekutif telekomunikasi, yang ditahan awal Juli bersama seorang influencer yang mempromosikan buku itu di media sosial.

Buku berjudul "Stories with Thanh - A New Account of Light" mengisahkan tahun-tahun Ho Chi Minh di luar negeri saat mencari jalan membebaskan Vietnam. Penerbit telah menarik buku tersebut atas tekanan pemerintah. Dalam pernyataan polisi, ketiga eksekutif itu disebut terlibat dalam "menyunting, merevisi, menerbitkan, dan mempromosikan buku yang mendistorsi sejarah revolusi, kebijakan, dan pedoman partai dan negara".

Kementerian Kebudayaan Vietnam juga menjatuhkan sanksi kepada 23 media yang menerbitkan artikel memuji buku tersebut. Media-media itu membayar denda total hampir US$2.500, sementara lebih dari selusin staf yang terlibat dipindahtugaskan, diskors, atau dipecat. Kementerian menyatakan media-media tersebut "mengakui kesalahan dan memperoleh pemahaman mendalam tentang pelajaran verifikasi sumber".

Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional pekan lalu, penulis Nam meminta maaf dan mengakui "adanya kesalahan faktual dan pernyataan palsu yang bertentangan dengan pedoman dan kebijakan partai dan negara, mencoreng citra Presiden Ho Chi Minh, dan menimbulkan kebingungan di kalangan publik".

Vietnam dikenal sangat membatasi perbedaan pendapat. Menurut Human Rights Watch, lebih dari 160 kritikus saat ini mendekam di penjara. Kasus ini mengingatkan pada praktik serupa di negara komunis lain, termasuk China, yang kerap menindas narasi sejarah alternatif. Bagi Indonesia, yang juga memiliki sejarah kelam pembungkaman di era Orde Baru, kasus ini menjadi pengingat pentingnya kebebasan akademik dan pers. Meskipun Indonesia kini menganut demokrasi, tekanan terhadap penulis dan penerbit masih terjadi dalam bentuk lain, seperti pelarangan buku dan kriminalisasi pendapat.

Ke depan, pertanyaan besar adalah apakah Vietnam akan semakin memperketat sensor menjelang Kongres Partai Komunis berikutnya, atau justru melonggarkan tekanan akibat kecaman internasional. Namun, dengan rekam jejak rezim yang konsisten, tampaknya ruang bagi perbedaan pendapat akan terus menyempit.