Survei Terbaru: Elektabilitas Perdana Menteri Jepang Takaichi Anjlok di Bawah 50%

Untuk pertama kalinya sejak menjabat pada Oktober lalu, tingkat persetujuan terhadap kabinet Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi merosot di bawah ambang 50 persen. Survei terbaru dari Jiji Press yang dirilis Kamis (16/7) mencatat dukungan publik terhadap pemerintahan konservatif itu hanya mencapai 49 persen, menandai titik terendah dalam masa kepemimpinan perempuan pertama Jepang tersebut.

Penurunan dukungan terjadi secara signifikan di kalangan pemilih berusia 60-an, yang sebelumnya menjadi salah satu pilar utama basis pemilih Takaichi. Dalam survei bulan lalu, dukungan dari kelompok usia itu mencapai 63,7 persen, namun kini merosot tajam menjadi 39,9 persen. Para analis menilai pergeseran ini mencerminkan kekecewaan generasi senior terhadap arah kebijakan pemerintah, terutama di bidang ekonomi dan sosial.

Meski para pendukung masih menyebut kepemimpinan dan kepercayaan terhadap Takaichi sebagai alasan utama dukungan, alasan ketidakpuasan yang paling sering dikemukakan adalah “tidak banyak yang bisa diharapkan” dan “kebijakan yang buruk”. Hal ini menjadi sinyal bahwa optimisme publik yang sempat melonjak setelah kemenangan telak dalam pemilu sela Februari lalu mulai memudar.

Kemenangan Takaichi di pemilu sela sebelumnya sebagian besar didorong oleh popularitasnya di kalangan pemilih muda, yang terpesona oleh kecakapan diplomatik, kedekatan, dan perubahan yang diwakilinya. Namun, sejumlah kebijakan kontroversial kemudian menggerus citra positif tersebut. Pada November lalu, pernyataan Takaichi yang menyebut Tokyo dapat melakukan intervensi militer jika terjadi serangan terhadap Taiwan—yang diklaim China sebagai wilayahnya—telah merenggangkan hubungan bilateral dengan Beijing.

Tak hanya itu, awal bulan ini, hampir 150 akademisi Jepang mengajukan petisi kepada anggota parlemen untuk menentang rancangan undang-undang yang dikampanyekan Takaichi, yang mengkriminalisasi tindakan penodaan terhadap bendera nasional Jepang. Langkah ini dinilai sebagian kalangan sebagai pembatasan kebebasan berekspresi yang berlebihan.

Di sisi lain, perlambatan inflasi dalam beberapa bulan terakhir sempat menjadi angin segar bagi pemerintahan Takaichi. Kenaikan harga yang tajam sebelumnya menjadi faktor utama jatuhnya dua pendahulunya dalam waktu singkat. Namun, efek positif dari stabilitas harga tampaknya belum cukup untuk mengimbangi dampak negatif dari berbagai kontroversi politik yang melanda.

Bagi Indonesia, dinamika politik di Jepang memiliki relevansi tersendiri. Sebagai mitra dagang utama dan salah satu investor terbesar di Indonesia, stabilitas politik Jepang berpengaruh langsung terhadap kelancaran investasi dan kerja sama bilateral. Kebijakan luar negeri Jepang yang lebih tegas, terutama terkait isu Taiwan dan Laut China Selatan, juga berpotensi mempengaruhi keseimbangan geopolitik di kawasan yang menjadi perhatian Jakarta.

Pertanyaan besarnya kini: mampukah Takaichi mengembalikan kepercayaan publik sebelum pemilu berikutnya? Atau justru kontroversi yang terus berlanjut akan mempercepat erosi dukungan terhadap pemerintahan yang baru berusia sembilan bulan ini?