Proyek Tanggul Laut Raksasa Rp1.280 Triliun: Solusi atau Bencana Baru bagi Pantura?

Pemerintah Indonesia terus menggeber proyek ambisius pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall/GSW) sepanjang 575 kilometer yang membentang dari Banten hingga Gresik, dengan perkiraan biaya mencapai US$80 miliar atau setara Rp1.280 triliun. Namun, di balik klaim sebagai solusi melindungi pesisir dari banjir rob dan penurunan muka tanah, warga dan pegiat lingkungan justru melihatnya sebagai ancaman baru yang mengabaikan suara masyarakat.

Proyek yang ditargetkan groundbreaking pada September 2026 ini dinilai oleh para nelayan dan aktivis sebagai solusi palsu. Sugeng, nelayan asal Kendal, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tanggul raksasa justru akan menghambat aliran air hujan ke laut dan memperbesar potensi banjir, terutama di kawasan yang resapan airnya sudah rusak akibat penggundulan hutan dan penambangan. “Resapan air di gunung sudah tak ada, sudah dikeruk sedalam-dalamnya. Kalau musim hujan dan laut pasang tinggi, air laut meluap ke mana?” katanya.

Jamal, nelayan Kota Semarang, mengaku belum pernah mendapat sosialisasi resmi mengenai proyek ini. Informasi yang ia peroleh hanya dari media dan media sosial. Ia menegaskan bahwa masyarakat pesisir seharusnya dilibatkan sejak awal karena merekalah yang paling memahami kondisi wilayahnya. “Kami dihimpit industri. Nelayan semakin hari semakin susah. Aliran sungai sudah dangkal semua. Mangrove sudah tak ada,” ujarnya.

Pengalaman pahit dari proyek serupa di Kampung Tambak Lorok, Semarang, menjadi pelajaran berharga. Tembok laut sepanjang 1,5 kilometer yang diresmikan pada 2024 dengan anggaran Rp300 miliar itu kini telah mengalami retakan di beberapa titik. Ahmad Marzuki, Koordinator Aliansi Rakyat Miskin Semarang Demak (ARMSD), mengungkapkan bahwa retakan tersebut menyebabkan air rembesan masuk ke jalan kampung saat pasang. “Membangun tanggul laut tidak otomatis menyelesaikan masalah di pesisir. Bahkan, justru dapat memperparah penurunan muka tanah dan kenaikan air laut,” tegasnya.

Erwin Suryana, Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), menilai proyek GSW tidak memiliki rencana yang jelas dan transparan. Ia menyebut proyek ini lebih mengabdi pada kepentingan investasi dan perluasan kapitalisme daripada kesejahteraan nelayan. “Kita semua seolah-olah dikelabui terus, gak ada kejelasan GSW akan berbentuk seperti apa,” katanya. Ia juga mempertanyakan efektivitas proyek yang justru berpotensi menjadi alat untuk menyingkirkan nelayan dari wilayah tangkapan mereka.

Dedi Supriadi Adhuri, Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, mengingatkan bahwa pemerintah jangan hanya fokus pada infrastruktur fisik tanpa memperhatikan dampak sosial dan ekonomi. Menurutnya, mitigasi yang memadai harus dilakukan, termasuk dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan. “Yang penting masyarakat mendapatkan informasi yang memadai terhadap rencana ini sebelum kegiatan dilakukan. Dan kemudian bersama-sama melakukan rembugan untuk mengantisipasi potensi negatifnya,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah mengklaim kajian teknis telah selesai. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyebutkan bahwa daerah prioritas di Jateng adalah Demak, Kota Semarang, dan Kendal. Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan, menambahkan bahwa kajian seperti soil investigation dan batimetri telah dilakukan di Teluk Jakarta dan Kendal-Semarang. Namun, partisipasi publik masih menjadi tanda tanya besar.

Pertanyaan krusial yang mengemuka: akankah proyek raksasa ini benar-benar melindungi pesisir atau justru menjadi bumerang yang memperparah kerusakan lingkungan dan meminggirkan masyarakat? Tanpa keterlibatan warga dan pendekatan komprehensif yang menyelaraskan kepentingan ekologi, sosial, dan ekonomi, ambisi besar ini berisiko menjadi proyek mercusuar yang meninggalkan luka mendalam di Pantura Jawa.