UNDP: Perubahan Iklim Bukan Beban, Melainkan Investasi Masa Depan

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menegaskan bahwa aksi perubahan iklim tidak semestinya dipandang sebagai kewajiban yang membebani anggaran, melainkan sebagai investasi jangka panjang untuk melindungi perekonomian, ketahanan pangan, dan kemakmuran masa depan. Pernyataan ini disampaikan Perwakilan Tetap UNDP untuk Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, Edward Vrkic, dalam kunjungannya ke Menara Star, Selasa (16/7).

Vrkic mengingatkan bahwa dunia saat ini menghadapi cuaca yang semakin tidak terduga. Adaptasi terhadap perubahan iklim, menurutnya, sama pentingnya dengan upaya memangkas emisi gas rumah kaca. “Apa arti perubahan iklim? Ketidakpastian yang lebih besar. Di Malaysia, kita melihat banjir yang lebih sering dan parah, musim kering yang lebih panjang, serta pola cuaca yang semakin kacau,” ujarnya.

Ia menyebutkan suhu rata-rata Malaysia telah naik sekitar 1°C dalam dua dekade terakhir, memperparah cuaca ekstrem dan mengancam sektor pertanian serta mata pencaharian. Lebih mengkhawatirkan lagi, dampak yang dirasakan saat ini merupakan akumulasi emisi dari puluhan tahun lalu. “Gas yang coba kita kurangi sekarang sebenarnya sudah dilepaskan ke udara sejak tahun 1940-an, 1950-an, dan 1960-an,” jelas Vrkic.

Vrkic mendesak pemerintah dan pelaku bisnis berhenti memperlakukan kesiapsiagaan iklim sebagai pengeluaran. “Jika infrastruktur tidak tahan iklim, jika tanaman tidak dilindungi dari intrusi air asin, atau kota tidak dirancang ulang untuk kondisi masa depan, biaya sosial-ekonomi 10 hingga 30 tahun mendatang akan jauh lebih besar,” katanya. Ia menekankan bahwa pendanaan publik saja tidak akan mampu menutup kesenjangan investasi, sehingga partisipasi swasta menjadi krusial.

Alih-alih mempertanyakan siapa yang harus membayar, Vrkic mengajak negara-negara menghitung potensi penghematan dari investasi dini. “Melihat aksi iklim sebagai tagihan, bukan investasi, adalah masalah. Imbal dari investasi itu adalah kesejahteraan yang lebih baik, profitabilitas yang lebih tinggi, dan gangguan yang lebih sedikit bagi masyarakat,” tambahnya.

Meski tantangan besar, Vrkic mengapresiasi langkah Malaysia yang dinilai sudah menunjukkan kemajuan berarti. “Malaysia mulai tampil sebagai pemimpin regional dalam diskusi iklim. Asia Tenggara, khususnya Malaysia, justru meningkatkan dialog ini ketika sebagian dunia lain mundur,” ujarnya. Namun ia mengingatkan target 1,5°C global kemungkinan besar meleset, sehingga gangguan yang ada saat ini akan semakin parah.

Bagi Indonesia, pesan UNDP ini relevan mengingat posisi geografis yang rentan terhadap dampak iklim serupa. Investasi pada infrastruktur tahan iklim dan keterlibatan sektor swasta menjadi agenda mendesak. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menggeser paradigma dari sekadar menanggung biaya menjadi menuai keuntungan investasi iklim?