Prabowo Buka Peluang Kantin Sekolah Kelola Makan Bergizi Gratis, BGN Siap Kaji Skema Baru
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto memberi lampu hijau bagi pengkajian pelibatan kantin sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), membuka alternatif di luar skema Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
- Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa Perpres No. 115/2024 saat ini hanya mengakui SPPG sebagai pelaksana, namun pemerintah tidak menutup kemungkinan perubahan kebijakan setelah kajian matang.
- Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menargetkan penyelesaian berbagai hambatan dan penyalahgunaan MBG dalam waktu satu bulan, sebelum melaporkan hasil evaluasi kepada Presiden.
Presiden Prabowo Subianto tidak menutup kemungkinan skema pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan kantin sekolah sebagai penyedia makanan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa Prabowo secara langsung meminta jajarannya mengkaji alternatif tersebut, menandai potensi perubahan signifikan dalam tata kelola program andalan pemerintah ini.
Agustina menyampaikan pernyataan itu di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7), menanggapi pertanyaan mengenai fleksibilitas skema MBG. Menurut dia, Prabowo memberikan arahan tegas agar tidak terpaku pada satu model pelaksanaan. “Pak Presiden pun tadi mengatakan ‘Silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh’. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan,” ujarnya, menirukan pernyataan kepala negara.
Meski demikian, hingga saat ini Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG masih menjadi acuan utama. Regulasi tersebut menetapkan bahwa pelaksanaan MBG hanya dapat dilakukan melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Agustina menegaskan bahwa skema SPPG masih menjadi satu-satunya opsi yang berlaku, namun pemerintah tidak menutup diri terhadap perubahan setelah kajian mendalam.
Pernyataan Agustina menekankan bahwa Prabowo menginginkan setiap keputusan kebijakan diambil dengan dasar yang kuat. “Beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau sampaikan progres untuk kita putuskan,” jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan skema tidak akan dilakukan secara terburu-buru, melainkan melalui proses evaluasi yang cermat.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan bahwa pemerintah akan menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan MBG dalam waktu satu bulan. Zulhas—sapaan akrabnya—mengatakan akan mengkaji secara mendalam kendala dan dugaan penyalahgunaan yang muncul di lapangan. “Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan,” katanya. Hasil kajian itu akan dilaporkan kepada Presiden sebelum langkah selanjutnya diambil.
Langkah pemerintah membuka peluang keterlibatan kantin sekolah dinilai sebagai respons terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak. Selama ini, program MBG yang menyasar jutaan siswa dikelola secara terpusat melalui SPPG, yang dalam praktiknya menghadapi tantangan distribusi dan kualitas makanan. Pelibatan kantin sekolah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan penerimaan di tingkat lokal, meski tetap harus memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
Keputusan akhir mengenai skema baru ini masih menunggu hasil kajian BGN dan koordinasi dengan kementerian terkait. Pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana kantin sekolah mampu memenuhi standar gizi dan higienitas yang dipersyaratkan, serta bagaimana mekanisme pengawasannya. Dengan tenggat satu bulan yang diberikan Menko Pangan, publik akan segera mengetahui arah kebijakan MBG ke depan.
