Prabowo Perintahkan MBG Tepat Sasaran: Prioritas untuk Kelompok Paling Rentan

Presiden Prabowo Subianto secara tegas menginstruksikan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi bersifat universal, melainkan diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini diambil untuk memastikan anggaran negara tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal dalam menekan angka malnutrisi dan stunting di Indonesia.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari, usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7), mengungkapkan bahwa pemerintah kini tengah fokus pada penataan ulang data penerima manfaat. Sasaran utama adalah golongan desil terbawah dan daerah-daerah tertinggal dengan prevalensi stunting tinggi. “Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi,” ujarnya, menegaskan bahwa subsidi harus mengalir ke yang paling rentan.

Dalam sebulan ke depan, BGN akan melakukan pengkajian mendalam terhadap basis data penerima. Agustina menyebutkan bahwa dinamika di lapangan cukup kompleks, terutama di sekolah-sekolah dengan latar belakang ekonomi siswa yang beragam. Contohnya, di satu sekolah negeri bisa terdapat 50 persen siswa dari desil menengah ke bawah dan 50 persen lainnya dari desil menengah ke atas. Situasi ini memunculkan dilema: jika hanya sebagian siswa yang mendapat MBG, dikhawatirkan timbul kecemburuan sosial dan dampak psikologis bagi yang tidak menerima.

“Jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis,” kata Agustina menirukan arahan Presiden. Prabowo, menurutnya, meminta jajaran eksekutif tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kebijakan yang menyangkut hajat hidup jutaan orang harus diputuskan secara matang dan komprehensif.

Langkah ini menandai pergeseran kebijakan dari pendekatan pemberian bantuan secara merata menjadi lebih terarah. Sebelumnya, program MBG sempat menuai kritik karena dinilai kurang selektif dan berpotensi membebani anggaran. Dengan instruksi baru ini, pemerintah berupaya menjawab tantangan efisiensi sekaligus keadilan distribusi.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa penajaman sasaran MBG adalah langkah strategis, terutama di tengah tekanan fiskal. Namun, mereka mengingatkan bahwa validasi data penerima menjadi kunci utama. Tanpa basis data yang akurat, program berpotensi kembali salah sasaran. Pertanyaan yang kini mengemuka: seberapa siap pemerintah menyaring data jutaan calon penerima dalam waktu singkat?