Jepang Siapkan Badan Penanggulangan Bencana Baru, Anggaran dan SDM Jadi Sorotan

Pemerintah Jepang akan meluncurkan Badan Penanggulangan Bencana (Disaster Management Agency) pada November 2026 sebagai pusat komando nasional untuk menghadapi gempa bumi dan bencana hidrometeorologi. Langkah ini diambil setelah koordinasi bantuan saat gempa Noto Peninsula pada Januari 2024 kacau balau, bahkan menghentikan kajian dampak gempa Nankai Trough selama berbulan-bulan.

Badan baru ini akan memiliki 352 staf, meningkat 60 persen dibandingkan unit penanggulangan bencana di Kantor Kabinet yang saat ini hanya 220 orang. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan karena kewenangan anggaran yang terbatas dan tantangan pengembangan sumber daya manusia.

Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan bahwa badan ini akan meminimalkan kerusakan akibat gempa Nankai Trough melalui pencegahan dini. Gagasan pembentukan badan ini pertama kali dicetuskan oleh mantan PM Shigeru Ishiba pada Oktober 2024, lalu dilanjutkan oleh Takaichi setelah Ishiba mundur.

Badan ini akan terbagi dalam empat divisi: kebijakan komprehensif, respons bencana, perencanaan pencegahan, dan pencegahan regional. Tugas utamanya adalah menilai kerentanan di setiap daerah dan mengeluarkan rekomendasi perbaikan kepada kementerian terkait. Meski rekomendasi itu tidak mengikat secara hukum, kementerian wajib mempertimbangkannya.

Namun, kelemahan utama badan ini adalah tidak memiliki wewenang merekomendasikan alokasi anggaran ke Kementerian Keuangan. Wali Kota Kuroshio, Katsuya Onishi, menyebut badan itu hanya "omong kosong" tanpa kekuatan fiskal. Daerahnya terancam tsunami setinggi 34 meter jika gempa Nankai Trough terjadi. Menteri Rekonstruksi Takao Makino menegaskan pemerintah tidak akan memberikan kewenangan anggaran kepada badan tersebut, karena dianggap melampaui lingkup penanggulangan bencana.

Persoalan lain adalah minimnya tenaga ahli. Selama ini staf unit penanggulangan bencana banyak berasal dari pinjaman kementerian lain yang kembali setelah beberapa tahun, sehingga pengalaman tidak terakumulasi. Untuk mengatasinya, badan ini akan merekrut staf tetap dan mendirikan "akademi penanggulangan bencana" untuk melatih pegawai pemerintah pusat dan daerah.

Badan ini juga akan menjadi pusat konsultasi satu pintu bagi pemerintah daerah yang selama ini harus berkoordinasi dengan banyak kementerian untuk urusan perbaikan jalan dan pembuangan limbah bencana. Seorang pejabat dari Wajima, Ishikawa, menyambut baik langkah ini karena memudahkan konsultasi bahkan di luar masa darurat.

Yu Hiroi, profesor pencegahan bencana perkotaan dari Universitas Tokyo, menekankan bahwa badan baru harus mampu melihat kebutuhan nasional secara utuh dan merumuskan strategi. Namun, ia juga menyoroti tantangan mendapatkan dan mengembangkan personel yang memiliki keahlian khusus untuk merumuskan strategi tersebut.

Bagi Indonesia, langkah Jepang ini relevan mengingat posisi Indonesia yang juga rawan gempa dan tsunami. Pembentukan badan serupa di Indonesia, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sudah ada namun kewenangan dan koordinasi antarkementerian masih sering tumpang tindih. Pengalaman Jepang menunjukkan bahwa kekuatan rekomendasi tanpa kendali anggaran bisa menjadi bumerang, sementara rotasi pegawai tanpa retensi pengetahuan melemahkan kapasitas jangka panjang.

Ke depan, efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Jepang akan sangat bergantung pada kemampuannya merekrut dan mempertahankan tenaga ahli, serta sejauh mana pemerintah bersedia memberikan fleksibilitas anggaran. Tanpa itu, badan baru hanya akan menjadi birokrasi tambahan yang tidak banyak mengubah respons bencana di lapangan.