Tiga Tewas dalam Sepekan: Pemerintah Trump Perintahkan ICE Hentikan Penghentian Kendaraan
Baca dalam 60 detik
- Pemerintahan Trump memerintahkan ICE menghentikan sementara penghentian kendaraan setelah tiga orang tewas dalam insiden terpisah dalam sepekan.
- Kebijakan ini memicu protes di Maine dan kecaman dari Kolombia, serta menyoroti ketiadaan kamera tubuh pada petugas.
- Kasus ini membuka kembali perdebatan tentang taktik penegakan imigrasi AS dan akuntabilitas aparat.

Pemerintahan Presiden Donald Trump memerintahkan Immigration and Customs Enforcement (ICE) untuk menghentikan sebagian besar penghentian kendaraan setelah tiga orang tewas dalam sepekan akibat tindakan petugas imigrasi, demikian disampaikan sumber yang mengetahui keputusan tersebut, Selasa (15/7). Langkah ini diambil sebagai respons atas gelombang kritik yang kembali memanas setelah dua penembakan fatal di Maine dan Texas, serta satu kematian di Florida.
Insiden paling baru terjadi Senin lalu di Biddeford, Maine, ketika seorang petugas ICE menembak mati Johan Sebastian Duran Guerrero, warga negara Kolombia berusia 26 tahun. Sepekan sebelumnya, seorang pengendara tewas di Houston dalam insiden serupa. Sementara di Florida, Selasa (15/7), seorang pria berusia 28 tahun tewas setelah tertabrak truk kontainer saat melarikan diri dari petugas imigrasi dan federal.
Kebijakan penghentian sementara ini memberikan pengecualian untuk eksekusi surat perintah pidana atau kerja sama dengan lembaga mitra, menurut seorang pejabat yang berbicara dengan syarat anonim. Juru bicara Senator Maine, Angus King, Matthew Felling, mengonfirmasi bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) telah memberitahu kantornya tentang keputusan tersebut.
Penembakan Duran Guerrero memicu kemarahan di Maine. Ratusan orang berunjuk rasa di luar pusat penahanan ICE di Scarborough, menuntut penyelidikan transparan. "Mereka ini pembunuh dan harus meninggalkan negara bagian kami sekarang," seru Todd Chretien, salah satu pengorganisir aksi. Delegasi kongres Maine juga mendesak investigasi yang "komprehensif, transparan, dan cepat."
Kontroversi semakin memanas setelah pernyataan DHS yang berubah-ubah. Awalnya, DHS mengklaim petugas menembak karena "khawatir akan keselamatan publik" setelah Duran Guerrero mencoba melarikan diri. Namun, Senator King mengungkapkan bahwa Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin sebelumnya mengatakan petugas melepaskan tembakan karena korban menggunakan kendaraannya sebagai senjata. DHS tidak menanggapi permintaan klarifikasi.
Presiden Kolombia Gustavo Petro, yang tengah berseteru dengan Trump, mengecam keras insiden tersebut. Melalui akun media sosialnya, Petro menyebut penembakan itu sebagai "pembunuhan terencana oleh pemerintah AS" dan menuduh petugas ICE memperlakukan Duran Guerrero sebagai "makhluk inferior tanpa hak."
Ketiadaan kamera tubuh pada petugas yang terlibat menimbulkan spekulasi. Foto-foto menunjukkan lubang peluru di kaca depan mobil Duran Guerrero, namun tidak jelas jarak tembak dan apakah korban diperintahkan berhenti. Juru bicara ICE hanya menyatakan, "Kami selalu mengevaluasi prosedur untuk menjaga keselamatan petugas dan membersihkan jalanan dari kriminal. Kami tidak akan mengungkapkan taktik penegakan hukum."
Saksi mata, Daniel Boucher, mengatakan mendengar tiga suara tembakan dan melihat korban berlumuran darah. "Saya jelas mendengar korban berkata, 'Saya mencoba berhenti,'" ujarnya. Boucher juga mengaku petugas yang menembak mendekatinya dan berkata, "Dia mencoba menabrak saya."
Duran Guerrero meninggalkan istri dan seorang putri kecil. Dua kelompok advokasi, Maine Immigrants' Rights Coalition dan Presente!, menyatakan bahwa ia memiliki izin kerja di AS. Tetangganya menggambarkannya sebagai pribadi ramah meski jarang mengobrol karena keterbatasan bahasa Inggris.
Di Bucaramanga, Kolombia, puluhan kerabat dan tetangga berkumpul di luar rumah orang tua Duran Guerrero untuk mengenangnya, menyalakan lilin di sekitar foto yang diletakkan di samping patung Perawan Maria.
Kasus ini kembali membuka perdebatan tentang taktik penegakan imigrasi AS. Border Czar Tom Homan mengatakan penyelidikan harus berjalan. "Jika petugas bertindak tidak pantas atau ilegal, mereka akan dimintai pertanggungjawaban," janjinya. Namun, dengan tiga kematian dalam sepekan dan tekanan politik yang meningkat, akankah kebijakan penghentian kendaraan ini cukup meredakan kritik?



