Trump Kembali Perkecil Dua Monumen Nasional Utah, Suku Asli Amerika Kehilangan Warisan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengambil langkah kontroversial dengan secara drastis memperkecil luas dua monumen nasional di Utah, Bears Ears dan Grand Staircase-Escalante, Senin (14/7). Keputusan yang dikeluarkan melalui proklamasi berdasarkan Undang-Undang Kepurbakalaan (Antiquities Act) itu langsung memangkas sekitar 90 persen dari total kawasan yang sebelumnya dilindungi, membuka peluang bagi aktivitas pertambangan dan pengeboran yang selama ini dibatasi.

Monumen nasional Bears Ears dan Grand Staircase-Escalante terkenal dengan tebing-tebing kuno, petroglif, ngarai indah, serta cadangan batu bara dan uranium yang melimpah. Pemerintah negara bagian Utah sejak lama menginginkan kawasan itu dibuka untuk pembangunan ekonomi. Trump dalam pernyataannya di Gedung Putih menegaskan bahwa tanah tersebut diambil dari rakyat dan kini dikembalikan. "Mereka mengambil tanah dari rakyat, sejujurnya. Kami mengembalikannya," ujarnya.

Keputusan ini bukan yang pertama. Pada masa jabatan pertamanya, Trump juga pernah memperkecil kedua monumen tersebut, namun kemudian dibatalkan oleh Presiden Joe Biden. Kini, dengan kekuasaan penuh, Trump kembali mengambil langkah serupa dengan pemangkasan yang lebih agresif. Total luas kedua monumen yang semula lebih dari 3,2 juta acre (sekitar 13 juta hektar) kini menyusut menjadi kurang dari 303.000 acre (123.000 hektar). Angka ini lebih kecil dibandingkan pemangkasan sebelumnya yang menyisakan Grand Staircase Escalante seluas 1 juta acre dan Bears Ears 213.000 acre.

Bagi suku-suku asli Amerika, khususnya Navajo, Hopi, Zuni, Ute Mountain Ute, dan Uintah-Ouray Ute, Bears Ears bukan sekadar lahan federal. Davina Smith-Idjesa, warga Navajo dan ketua bersama Bears Ears Inter-Tribal Coalition, menyebut langkah ini memilukan. "Dari perspektif Navajo, Bears Ears adalah situs budaya yang hidup, menyimpan sejarah, upacara, makanan tradisional, obat-obatan, dan jejak leluhur kami," katanya. Ia menuduh pemerintah federal mengabaikan kewajiban hukum untuk berkonsultasi dengan suku-suku yang terdampak.

Gubernur Utah Spencer Cox yang hadir di Gedung Putih menyambut baik keputusan tersebut. "Ini hari besar bagi Utah. Penetapan monumen seharusnya seluas mungkin untuk melindungi barang antik, bukan membatasi aktivitas," katanya. Namun, pernyataan Trump bahwa masyarakat tidak bisa berburu, memancing, atau bahkan berjalan di kawasan monumen dibantah oleh Steve Bloch, direktur hukum Southern Utah Wilderness Alliance. Menurutnya, kegiatan rekreasi seperti berburu, memancing, dan berkemah tetap diizinkan di bawah peraturan negara bagian dan federal.

Langkah Trump ini merupakan bagian dari agenda besar Partai Republik untuk mengubah pengelolaan lahan publik di Amerika Serikat, terutama di negara-negara bagian Barat. Pemerintahan Trump dan anggota Kongres dari Partai Republik mendorong perluasan pengeboran, pertambangan, dan penebangan di lahan federal, sambil melonggarkan perlindungan bagi spesies terancam dan aturan konservasi. Menteri Dalam Negeri Doug Burgum sebelumnya menyatakan akan meninjau dan mempertimbangkan kembali batas-batas monumen sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi energi.

Di sisi lain, Partai Demokrat mengecam keras kebijakan ini. Senator Martin Heinrich dari New Mexico menyebutnya sebagai "perang terhadap Barat" dan menuduh Trump membalikkan tujuan Undang-Undang Kepurbakalaan. Biden sebelumnya telah menetapkan atau memperluas lebih dari selusin monumen dengan target konservasi 30% lahan dan perairan AS pada 2030. Trump justru ingin memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dari lahan federal yang luasnya lebih dari 100.000 mil persegi (260.000 km persegi) dan wilayah lepas pantai seperti Teluk Meksiko dan Alaska.

Upaya beberapa anggota Partai Republik untuk menjual atau mentransfer lahan federal ke negara bagian atau entitas lain sebagian besar gagal. Sebuah proposal oleh Senator Mike Lee dari Utah untuk menjual lebih dari 3.200 mil persegi lahan federal bahkan dikeluarkan dari RUU pajak dan belanja besar Partai Republik. Mahkamah Agung AS tahun lalu juga menolak gugatan Utah yang ingin mengambil alih kendali lahan publik dari pemerintah federal.

Pertanyaannya kini: akankah langkah Trump ini bertahan di pengadilan, atau akan kembali dibatalkan seperti pada masa jabatan pertamanya? Dengan sejarah sengketa yang panjang, masa depan monumen nasional di Utah masih menjadi medan pertarungan antara konservasi dan eksploitasi sumber daya alam.