Peringatan Tegas Prabowo: Koruptor Harus Hentikan Praktik, Rakyat Tak Bodoh
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo Subianto menyerukan penghentian praktik korupsi dan meminta pelaku mengembalikan kekayaan negara.
- Peringatan disampaikan dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79, menekankan pentingnya keadilan bagi rakyat.
- Pemerintah berencana menertibkan BUMN yang dinilai menjadi sumber utama korupsi untuk perbaikan tata kelola.
Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada para pelaku korupsi di tengah peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta, Minggu (12/7). Dengan nada tegas, ia meminta mereka segera menghentikan praktik ilegal tersebut dan mengembalikan aset negara yang telah diambil.
"Hei para koruptor, sadar diri. Hentikan praktik-praktik kau. Hentikan. Rakyat tidak bodoh. Hentikan!" ujar Prabowo di hadapan para peserta acara. Pernyataan ini menjadi penekanan atas komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi yang dinilai menghambat kesejahteraan rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang pemaaf, tetapi keadilan tetap harus ditegakkan. Ia meminta para koruptor untuk mengembalikan kekayaan rakyat secara sukarela. "Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik. Kita bangsa pemaaf, tapi rakyat butuh keadilan," katanya.
Menurut Presiden, dana hasil korupsi seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, dokter, perawat, TNI, Polri, dan pegawai negeri. Ia menilai gaji yang layak bagi aparatur negara dapat mencegah mereka melakukan tindakan korupsi. "Rakyat butuh sekolah yang baik, guru-guru butuh gaji yang baik. Dokter-dokter, perawat-perawat butuh gaji yang baik. Tentara dan Polisi butuh gaji yang baik, supaya mereka tidak memeres dari rakyat. Pegawai negeri butuh gaji yang baik supaya mereka nggak korupsi," jelasnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengumumkan rencana pemerintah untuk menertibkan badan usaha milik negara (BUMN). Ia menyebut BUMN selama ini menjadi salah satu sumber praktik korupsi. "BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi," ujarnya. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola perusahaan negara dan mengurangi kebocoran anggaran.
Pakar antikorupsi menilai pernyataan Prabowo menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi, meskipun tantangan implementasi masih besar. Menurut Transparency International Indonesia, korupsi di BUMN telah lama menjadi masalah struktural yang membutuhkan reformasi menyeluruh, bukan sekadar ancaman verbal.
Ke depan, publik menanti langkah konkret pemerintah, seperti penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di BUMN dan perbaikan sistem pengawasan. Apakah peringatan ini akan diikuti tindakan nyata, atau hanya retorika belaka?
