Prabowo Geram Pengusaha Nakal: Utang Triliunan Tak Dibayar, Rakyat Dirugikan
Baca dalam 60 detik
- Presiden Prabowo mengungkapkan kekesalannya terhadap pengusaha yang enggan membayar utang bernilai triliunan rupiah, sementara rakyat kecil kesulitan mengakses kredit murah.
- Pemerintah mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 81 ribu desa sebagai solusi kredit mikro berbunga rendah, menggantikan rentenir.
- Program MEKAAR akan dipangkas bunganya dari 22% menjadi 8%, dengan target ideal 5%, namun masih terkendala biaya operasional perbankan.

Presiden Prabowo Subianto meluapkan kekesalannya terhadap sejumlah pengusaha yang disebutnya tidak mau membayar kewajiban utang meski nilainya mencapai triliunan rupiah. Dalam pidato di Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta, Minggu (12/7/2026), ia menegaskan bahwa praktik restrukturisasi utang kerap dijadikan dalih oleh para pengusaha nakal untuk menghindari pembayaran, sementara rakyat kecil justru kesulitan mendapatkan akses pinjaman dengan bunga wajar.
"Utangnya triliunan, enggak mau bayar. Habis ini pakai itu restrukturisasi, ada istilah kerennya. Rakyat enggak bisa," ujar Prabowo di hadapan ribuan peserta. Pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi perilaku pengusaha yang mengingkari komitmen finansial, terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional.
Kondisi ini, menurut Prabowo, menjadi latar belakang lahirnya kebijakan penghapusan utang bagi masyarakat yang benar-benar tidak mampu membayar, yang telah diterapkan di awal pemerintahannya. Namun, ia menekankan bahwa solusi jangka panjang bukanlah penghapusan utang, melainkan penyediaan akses kredit murah melalui koperasi. "Jawabannya harus ada koperasi simpan pinjam di setiap desa di Indonesia," tegasnya, merujuk pada target pembentukan 81 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang akan menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Tanah Air.
Prabowo mengakui bahwa penurunan bunga kredit MEKAAR menjadi 8% masih di bawah keinginannya yang sebesar 5%. Namun, ia menyadari keterbatasan biaya operasional perbankan. "Saya maunya 5%, tapi bankir-bankir Rosan cs (CEO Danantara) jangan terlalu tipis kita punya ongkos. Tapi dibandingkan 22%, lumayan 8%," paparnya. Pernyataan ini menunjukkan adanya negosiasi antara pemerintah dan sektor perbankan untuk menyeimbangkan kepentingan rakyat dan keberlanjutan bisnis lembaga keuangan.
Bagi petani dan nelayan yang selama ini bergantung pada rentenir, kehadiran KDKMP diharapkan menjadi angin segar. Selain kredit murah, fasilitas cold storage akan membantu mereka menyimpan hasil panen dan tangkapan tanpa khawatir busuk, sehingga daya tawar mereka di pasar meningkat. Sementara itu, penjualan barang subsidi melalui koperasi diharapkan menekan praktik penimbunan dan spekulasi harga yang kerap merugikan konsumen.
Namun, tantangan besar masih membayangi. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam sering gagal karena tata kelola buruk dan moral hazard. Apakah KDKMP mampu menghindari jebakan yang sama? Pertanyaan ini menjadi kunci keberhasilan program ambisius yang mengandalkan partisipasi aktif masyarakat desa dan pengawasan ketat pemerintah.



