Singapura Bentuk Gugus Taga Lintas Sektor untuk Penyandang Disabilitas, Rekomendasi Ditunggu Akhir 2026

Pemerintah Singapura melalui Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) memastikan bahwa gugus tugas lintas sektor yang dibentuk untuk memperkuat dukungan bagi penyandang disabilitas akan mengumumkan rekomendasi kebijakan pada akhir 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Perdana Menteri Lawrence Wong yang diumumkan pada Desember 2025.

Sejak Januari 2026, gugus tugas yang dinamakan Taskforce on Assurance for Families with Persons with Disabilities itu telah melakukan 31 kunjungan dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyedia layanan disabilitas, sekolah pendidikan khusus, pengusaha, tenaga kesehatan, serta penyandang disabilitas dan keluarga mereka. Hingga 10 Juli, seluruh rangkaian pertemuan itu telah rampung dilakukan.

Menurut pernyataan resmi MSF, masukan dari masyarakat memperkuat pemahaman bahwa keluarga dengan penyandang disabilitas kerap menghadapi kesulitan dalam merencanakan transisi tahap kehidupan, terutama ketika harus mengoordinasikan dukungan secara mandiri. Oleh karena itu, gugus tugas akan merekomendasikan perbaikan akses terhadap perencanaan dukungan agar keluarga dapat mengantisipasi kebutuhan masa depan dengan lebih mudah dan percaya diri.

Menteri Negara Pembangunan Sosial dan Keluarga Goh Pei Ming mengungkapkan bahwa masukan yang diterima sangat berharga dan menegaskan pentingnya membangun sistem yang memberikan kesinambungan, jaminan, dan dukungan sepanjang perjalanan hidup penyandang disabilitas dan keluarga mereka. “Setelah fase konsultasi ini selesai, gugus tugas akan menyempurnakan rekomendasi dan menyiapkan laporan untuk dirilis dalam beberapa bulan ke depan,” ujarnya dalam sesi dialog dengan wartawan.

Ketenagakerjaan dan retensi pekerjaan tetap menjadi prioritas utama. MSF mencatat bahwa penyandang disabilitas memerlukan dukungan tambahan seiring perubahan tuntutan tempat kerja. Untuk itu, gugus tugas akan memperkuat kesiapan kerja dan transisi dari sekolah ke dunia kerja, termasuk membangun keterampilan kerja sejak di bangku sekolah, meningkatkan pelatihan ulang, serta memperluas ragam peluang kerja yang tersedia.

Di sisi lain, gugus tugas juga akan meninjau keterjangkauan layanan disabilitas dan memperkuat dukungan agar penyandang disabilitas serta pengasuh tetap terlibat dalam komunitas melalui layanan dan kegiatan sosial. Rekomendasi ini dirancang untuk melengkapi Enabling Masterplan 2030 dengan mengadopsi perspektif siklus hidup dan berpusat pada keluarga.

Bagi Indonesia, langkah Singapura ini dapat menjadi referensi penting. Dengan jumlah penyandang disabilitas yang signifikan, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal akses pekerjaan, layanan kesehatan, dan inklusi sosial. Pendekatan terpadu dan lintas sektor seperti yang dilakukan Singapura bisa menjadi model untuk memperkuat kebijakan disabilitas di Tanah Air, terutama dalam hal transisi sekolah-kerja dan keterjangkauan layanan.

Ke depan, efektivitas rekomendasi ini akan sangat bergantung pada implementasi dan koordinasi antarlembaga. Pertanyaan besarnya adalah: apakah pendekatan komprehensif ini mampu mengejar ketertinggalan dan menciptakan perubahan nyata bagi penyandang disabilitas di Singapura, dan dapatkah Indonesia mengadopsi strategi serupa?