Gubernur Rivers Ajukan Anggaran Rp1,85 Triliun untuk 2026, Fokus pada Infrastruktur
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Negara Bagian Rivers, Nigeria, mengusulkan anggaran belanja 2026 senilai N1,85 triliun dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
- Belanja modal naik 22,49 persen menjadi N1,4 triliun, didorong oleh proyeksi peningkatan pendapatan dari alokasi federal dan pendapatan asli daerah.
- Anggaran ini menempatkan sektor ekonomi sebagai prioritas utama dengan alokasi N625 miliar, diikuti pendidikan dan kesehatan.
Gubernur Negara Bagian Rivers, Siminalayi Fubara, Jumat lalu menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 senilai N1,85 triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Langkah ini menandai komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja infrastruktur yang agresif.
Anggaran yang diberi tajuk "Anggaran Ketahanan untuk Pertumbuhan dan Pembangunan" ini mencatat kenaikan pendapatan operasional sebesar 24,49 persen dibandingkan proyeksi APBD Perubahan 2025. Fubara menjelaskan bahwa optimisme tersebut didasarkan pada prospek peningkatan penerimaan dari Alokasi Dana Federal (FAAC), dana derivasi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seiring membaiknya indikator ekonomi nasional.
Belanja modal menjadi sorotan utama dengan alokasi mencapai N1,4 triliun, naik 22,49 persen dari N713 miliar pada tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja rutin dialokasikan sebesar N413 miliar, yang mencakup gaji pegawai N154 miliar, rekrutmen baru N15 miliar, pensiun bulanan N55 miliar, dan gratifikasi pensiun N20 miliar. Pos bunga pinjaman dalam negeri dan pembayaran pokok pinjaman jangka panjang masing-masing sebesar N28 miliar dan N30 miliar.
Dari sisi belanja modal, sektor ekonomi menerima jatah terbesar sebesar N625 miliar, disusul sektor administrasi N278 miliar, sektor sosial N435 miliar, dan sektor hukum serta keadilan N65 miliar. Secara lebih rinci, infrastruktur dan pekerjaan umum mendapat N533 miliar, pendidikan N315 miliar, layanan kesehatan N105 miliar, dan gedung DPRD N41 miliar. Fubara menegaskan bahwa kenaikan belanja operasional hingga 50 persen diperlukan agar instansi pemerintah dapat menjalankan fungsi pelayanan secara optimal.
Menurut Fubara, anggaran ini selaras dengan visi pemerintahannya untuk membangun Rivers yang aman, makmur, dan tangguh. "Prioritas utama kami pada tahun fiskal 2026 meliputi pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur sosial-ekonomi, dan investasi sosial," ujarnya. Ia mengakui adanya keterlambatan dalam penyusunan anggaran, namun berjanji akan memastikan implementasi yang kuat sesuai komitmen terhadap akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan sumber daya publik yang bertanggung jawab.
Bagi Indonesia, langkah Rivers ini menjadi contoh bagaimana daerah dapat memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi global untuk mendorong belanja infrastruktur. Meskipun konteks fiskal Nigeria berbeda—dengan ketergantungan tinggi pada dana federal dan fluktuasi harga minyak—prinsip penganggaran yang partisipatif dan fokus pada sektor riil relevan untuk ditiru. Pemerintah daerah di Indonesia, misalnya, dapat mengadopsi strategi serupa dengan mengoptimalkan PAD dan memperkuat alokasi untuk pendidikan serta kesehatan guna mempercepat pencapaian SDGs.
Ke depan, tantangan utama yang dihadapi Rivers adalah memastikan realisasi pendapatan sesuai target, terutama dari FAAC yang rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal pusat. Selain itu, efektivitas belanja modal harus diukur dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Apakah anggaran sebesar ini mampu mendorong transformasi struktural di Rivers? Waktu yang akan menjawab, namun komitmen politik yang kuat menjadi modal awal yang positif.
