Wamendagri Dorong Pemda Alokasikan Anggaran Khusus untuk Program PKK
Baca dalam 60 detik
- Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta pemerintah daerah memperkuat Tim Penggerak PKK sebagai mitra strategis pembangunan.
- Kemendagri telah menerbitkan aturan yang mewajibkan pemda mengalokasikan APBD untuk mendukung 10 program pokok PKK.
- Penguatan PKK dinilai krusial untuk mencapai target Indonesia Emas 2045, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Pemerintah daerah diminta tidak setengah hati mendukung program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan, organisasi yang menjangkau hingga tingkat keluarga ini merupakan ujung tombak pencapaian Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Dalam peringatan ke-54 Hari Kesatuan Gerak PKK di Makassar, Sabtu (11/7), Ribka menyampaikan bahwa TP PKK telah membuktikan diri sebagai organisasi yang mampu menggerakkan potensi masyarakat di seluruh pelosok negeri. Jaringannya yang luas hingga ke desa-desa menjadikannya mitra strategis pemerintah dalam pembangunan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Ribka menekankan, dukungan pemda tidak boleh sekadar seremonial. Ia mengingatkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 yang secara eksplisit mengarahkan pemda untuk mengalokasikan anggaran bagi pembiayaan program PKK. “PKK menjadi urusan penting yang perlu didukung oleh APBD,” ujarnya.
Menurut Ribka, efisiensi anggaran yang kini digalakkan pemerintah pusat tidak boleh menjadi alasan bagi pemda untuk mengurangi komitmen terhadap PKK. Sebaliknya, ia mendorong pemda untuk tetap mengalokasikan dana yang memadai agar program-program PKK berjalan optimal. “Dukungan pemda menjadi faktor penting dalam memastikan program PKK dapat berjalan optimal,” tegasnya.
Peringatan HKG PKK tahun ini mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045”. Ribka yang mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi dedikasi TP PKK Pusat dan seluruh jajarannya yang terus berkontribusi memberdayakan keluarga. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemda, dan TP PKK semakin erat.
Ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa alokasi anggaran yang digariskan dalam Kepmendagri benar-benar direalisasikan oleh pemda, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Apakah pemda akan menjadikan PKK sebagai prioritas di tengah tekanan efisiensi? Jawabannya akan menentukan sejauh mana organisasi ini mampu menjadi motor penggerak pembangunan dari tingkat keluarga.
