Klaim Akademisi China atas Kepulauan Batanes Ditolak Keras Manila

Pemerintah Filipina dengan tegas membantah pernyataan sekelompok akademisi China yang mengklaim bahwa Kepulauan Batanes, wilayah paling utara Filipina, secara sah berada di bawah kedaulatan Beijing. Penolakan ini disampaikan pada Jumat (10/7) oleh Penasihat Keamanan Nasional Filipina Eduardo Oban, yang menyebut klaim tersebut tidak berdasar dan berbahaya karena berpotensi menciptakan ambiguitas di wilayah yang kedaulatannya sudah jelas.

Kepulauan Batanes, yang berpenduduk kurang dari 20.000 jiwa, terletak kurang dari 200 kilometer dari Taiwan—wilayah yang diklaim China sebagai bagian dari dirinya. Posisi geografis yang strategis ini membuat Batanes kerap menjadi lokasi latihan militer bersama Filipina dan Amerika Serikat, terakhir pada April lalu. Klaim akademisi China muncul setelah Universitas Jinan di Guangdong, China selatan, menggelar simposium pada akhir Juni yang dihadiri lebih dari sepuluh "sarjana dan pakar". Mereka menyimpulkan bahwa Batanes secara geografis merupakan perpanjangan dari Taiwan, dan mempertanyakan klaim historis Manila atas kepulauan tersebut.

Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri China menyatakan tidak akan mengomentari pandangan kalangan akademisi, seolah menjauhkan diri dari pernyataan kontroversial tersebut. Namun, sikap Manila tetap keras. Oban menegaskan bahwa klaim itu tidak memiliki merit, namun Filipina tidak bisa mengabaikan bagaimana narasi palsu dapat diulang-ulang untuk menciptakan ambiguitas yang sebenarnya tidak ada. Sementara itu, Departemen Luar Negeri Filipina menambahkan bahwa kedaulatan Manila atas Batanes adalah "tetap dan tidak bisa diperdebatkan".

Kepala Staf Militer Filipina untuk Laut China Selatan, Laksamana Muda Roy Vincent Trinidad, bahkan menyebut kesimpulan simposium itu sebagai bentuk "salami slicing", istilah yang merujuk pada upaya China memperluas wilayahnya melalui langkah-langkah kecil yang terukur. Pernyataan Universitas Jinan sendiri telah dihapus pada hari Jumat, namun sebelumnya sempat diakses oleh AFP. Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa simposium digelar sebagai respons terhadap rencana Manila dan Tokyo untuk memulai perundingan batas laut di perairan timur Taiwan—langkah yang membuat Beijing geram.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Agustus lalu telah memperingatkan bahwa perang apa pun terkait Taiwan akan "menyeret Filipina, dengan tendangan dan jeritan, ke dalam konflik". Peringatan ini menunjukkan betapa rentannya posisi Filipina di tengah ketegangan antara dua kekuatan besar. Ketegangan antara Filipina dan China juga kerap terjadi di Laut China Selatan, di mana Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah perairan strategis itu, meskipun telah ada putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang menyatakan klaim China tidak berdasar. Peringatan putusan tersebut akan jatuh pada 12 Juli.

Bagi Indonesia, insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kedaulatan wilayah di tengah rivalitas kekuatan besar. Meskipun Batanes tidak berbatasan langsung dengan Indonesia, stabilitas di Laut China Selatan dan sekitarnya berdampak langsung pada keamanan jalur pelayaran dan kepentingan ekonomi Indonesia. Langkah Filipina yang tegas menolak klaim sepihak bisa menjadi preseden bagi negara-negara ASEAN lainnya dalam menghadapi tekanan serupa. Pertanyaannya, akankah klaim-klaim akademis seperti ini terus dimanfaatkan sebagai alat untuk mengubah realitas geopolitik di kawasan?