Timor Leste Incar 200.000 Wisatawan per Tahun, Bisakah Bersaing dengan Bali?

Timor Leste, negara termuda di Asia Tenggara yang baru bergabung dengan ASEAN pada 2025, tengah berupaya keras mengubah citranya dari negara yang dilanda konflik menjadi destinasi wisata alternatif. Dengan target ambisius 200.000 wisatawan mancanegara per tahun pada 2030, sejumlah warga Singapura—mulai dari pemandu wisata hingga pegawai negeri—telah turun tangan mempromosikan keindahan alam dan budaya negara yang berbatasan darat dengan Indonesia ini.

Veon Lim, seorang warga Singapura yang pertama kali datang ke Timor Leste pada 2023 untuk menjadi sukarelawan, kini memimpin tur wisata melalui perusahaannya, Sojourn Timor Leste. Ia telah membawa lebih dari 100 pengunjung, terutama dari Singapura, untuk menjelajahi lanskap yang menurutnya masih perawan. “Saya melihat bintang laut raksasa saat air surut di pantai,” ujarnya, menggambarkan daya tarik alam yang belum tersentuh pariwisata massal. Sementara itu, pegawai negeri Teo Kah Beng sejak 2024 secara sukarela memetakan jalan-jalan Timor Leste di Google Maps, menambahkan lebih dari 3.200 kontribusi untuk meningkatkan visibilitas negara tersebut di dunia maya.

Upaya akar rumput ini muncul di tengah optimisme pemerintah yang menargetkan lonjakan jumlah wisatawan. Pada 2025, Timor Leste mencatat sekitar 45.000 kunjungan, naik dari 26.000 pada tahun sebelumnya. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, dalam kunjungan resminya ke Dili awal bulan ini, mendorong warga Singapura untuk berlibur atau berbisnis di Timor Leste. Namun, di balik semangat tersebut, sejumlah hambatan struktural masih membayangi.

Direktur Jenderal Pariwisata Timor Leste, Antonio Da Silva, mengakui sektor perhotelan masih terbelakang. Dari sekitar 2.400 kamar hotel yang ada, hanya 500 yang layak dijual kepada wisatawan mancanegara. “Kami butuh pelatihan layanan, bahasa, dan keterampilan kuliner bagi tenaga kerja lokal,” katanya. Selain itu, infrastruktur jalan di luar Dili masih rusak, dengan beberapa ruas hanya berupa tanah dan longsor. Biaya perjalanan juga menjadi kendala: tiket pesawat dari Singapura ke Dili setidaknya S$800, sementara penggunaan dolar AS membuat harga barang lebih mahal dibandingkan negara tetangga.

Investasi asing pun menghadapi tembok regulasi. Julian Chiang, pengusaha Singapura yang telah 14 tahun tinggal di Timor Leste, menyoroti larangan kepemilikan tanah bagi orang asing sebagai penghalang utama. “Mengapa saya mau membawa US$10–15 juta untuk membangun gedung di atas tanah yang bukan milik saya?” ujarnya. Proyek besar seperti Pelican Paradise Group senilai US$700 juta pun batal setelah 18 tahun tertunda. Meski demikian, Da Silva menegaskan Timor Leste tetap terbuka untuk kemitraan dengan swasta asing sepanjang mematuhi aturan lokal.

Kekhawatiran lain datang dari arah pengembangan wisata yang terlalu cepat. Tony Jape, direktur pelaksana Timor Plaza, mengingatkan agar Timor Leste tidak mengulangi kesalahan destinasi lain yang dirusak oleh praktik bisnis tidak sehat. “Kita harus berhati-hati dengan penipu yang mungkin pindah ke sini,” katanya. Raymond Huang, pendiri yayasan pemuda Heartware Network dari Singapura, juga cemas dengan menjamurnya kasino dan panti pijat di Dili. “Begitu ada kasino, akan muncul rentenir dan kejahatan. Timor Leste masih di titik manis; jika merek dibangun dengan benar, investor yang tepat akan datang,” ujarnya.

Di tengah segala keterbatasan, para penggiat pariwisata tetap optimistis. Teo Kah Beng berencana terus memetakan perubahan infrastruktur di Dili, sementara Veon Lim telah beradaptasi dengan kebiasaan lokal yang kadang tidak terduga. “Saya belajar untuk melepaskan ekspektasi, dan itu membuat saya bertumbuh,” katanya. Dengan keanggotaan ASEAN yang baru, Timor Leste memiliki panggung lebih luas untuk menarik wisatawan yang mencari pengalaman berbeda—bukan bersaing dengan Bali, melainkan menawarkan petualangan yang belum terjamah. Pertanyaannya, mampukah negara ini memperbaiki infrastruktur dan regulasi sebelum momentum itu hilang?