Anggota Parlemen Laos Desak Kebijakan Makroekonomi Kuat untuk Ciptakan Lapangan Kerja

Pemerintah Laos didesak untuk segera merumuskan kebijakan makroekonomi yang lebih kuat dan langkah pembangunan pedesaan guna mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama pada sektor-sektor yang secara khusus diperuntukkan bagi warga negara Laos. Seruan ini disampaikan oleh Sayyadet Phouyyavong, anggota Majelis Nasional yang mewakili Provinsi Savannakhet, dalam pembahasan rancangan Agenda Nasional tentang Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan pada Minggu (5/7).

Sayyadet menekankan perlunya penegakan aturan yang lebih ketat terhadap pekerjaan yang dilindungi bagi warga Laos. Kebijakan ini sebelumnya dirancang untuk mencegah tenaga kerja asing menguasai sektor usaha dan pekerjaan yang seharusnya menjadi hak warga lokal. Menurutnya, pengawasan yang longgar telah membuka celah bagi warga negara asing untuk mengambil alih bisnis kecil dan menengah, yang justru menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk terus mempromosikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mencakup sebagian besar pelaku usaha di Laos. Penguatan sektor ini dinilai strategis untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Sayyadet juga menyoroti pentingnya pengendalian inflasi dan perbaikan iklim bisnis melalui reformasi administrasi publik serta layanan berbasis digital. Teknologi digital, menurutnya, dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi tata kelola negara.

Pandangan senada disampaikan anggota Majelis Nasional lainnya dari Provinsi Vientiane. Ia mengingatkan bahwa Agenda Nasional tentang Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan tidak boleh hanya berfokus pada proyek-proyek fisik di pedesaan. Menurutnya, agenda tersebut harus diintegrasikan dengan kebijakan makroekonomi dan moneter yang sehat, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. “Pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan sangat terkait dengan ketersediaan lapangan kerja yang stabil dan mencerminkan perubahan struktur ekonomi negara,” ujarnya.

Bagi Indonesia, situasi di Laos memberikan gambaran tentang tantangan serupa yang dihadapi negara berkembang dalam menyeimbangkan perlindungan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan investasi asing. Kebijakan pembatasan pekerjaan bagi warga asing di Indonesia, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, juga menghadapi persoalan penegakan di lapangan. Dorongan untuk memperkuat UMKM dan mengendalikan inflasi menjadi isu yang relevan, terutama di tengah tekanan ekonomi global yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

Ke depan, efektivitas kebijakan Laos dalam menciptakan lapangan kerja akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral. Pertanyaannya, mampukah pemerintah Laos mengatasi hambatan birokrasi dan kepentingan asing yang selama ini menghambat penyerapan tenaga kerja lokal?