Darurat Fiskal: Lelang Kombinatorial Bisa Selamatkan Rp26 Triliun dari Anggaran MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan kembali berjalan pada 13 Juli 2025, bertepatan dengan tahun ajaran baru, setelah dihentikan sementara selama sebulan. Namun, di balik janji perbaikan sistem, anggaran sebesar Rp335 triliun yang membebani APBN dan kasus dugaan korupsi yang telah mencuat menjadi pengingat bahwa pembenahan tata kelola bukan lagi sekadar opsi, melainkan keharusan.

Pemerintah berkomitmen merombak total pelaksanaan MBG, namun hingga kini belum ada terobosan signifikan yang diumumkan. Padahal, metode pengadaan yang lebih cerdas sudah tersedia dan teruji di negara lain. Salah satunya adalah lelang kombinatorial, sebuah mekanisme yang memungkinkan calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menawarkan harga paket untuk kombinasi beberapa wilayah sekaligus, bukan sekadar harga per porsi yang kaku.

Chile, melalui Programa de Alimentación Escolar (PAE) yang telah berjalan sejak 1964, sukses menerapkan lelang kombinatorial sejak 1999. Dalam sistem ini, pemerintah menentukan menu dan spesifikasi gizi, sementara mitra bersaing secara tertutup dengan menawarkan harga terbaik untuk satu paket wilayah. Hasilnya, biaya operasional dapat ditekan berkat skala ekonomi dan efisiensi distribusi. Jika diterapkan di Indonesia, efisiensi 8% dari total anggaran MBG setara dengan penghematan Rp26 triliun—dana yang bisa dialokasikan untuk menaikkan gaji guru honorer atau membangun infrastruktur di daerah terpencil.

Ilustrasi penerapan di Jawa Barat: seorang mitra menawarkan diri melayani lima kecamatan berdekatan dengan volume 15 ribu porsi. Karena lokasi berdekatan, ia bisa memusatkan dapur, menyatukan rute distribusi, dan membeli bahan baku grosir. Alhasil, ia mampu menawarkan harga Rp13.800 per porsi, lebih rendah dari patokan standar Rp15.000. Sistem komputer kemudian memilih kombinasi penawaran yang paling murah bagi negara, sehingga tidak ada lagi ruang bagi praktik mark-up harga atau kolusi.

Selain efisiensi, lelang kombinatorial juga memperkuat transparansi. Penentuan pemenang tidak lagi bergantung pada lobi di ruang tertutup atau kedekatan politik, melainkan pada algoritma matematis yang dapat diaudit publik. Untuk mencegah monopoli, pemerintah dapat menetapkan batas maksimal wilayah yang dimenangkan satu mitra, misalnya tujuh unit, sehingga UMKM dan koperasi lokal tetap mendapat porsi.

“Dengan mekanisme kompetisi berbasis data yang terbuka, para pemburu rente kehilangan ‘ruang gelap’ untuk membajak program,” tulis analis dalam artikel yang diulas.

Meski demikian, tantangan tidak hanya pada teknis pengadaan. Data menunjukkan 62,9% manfaat MBG justru dinikmati masyarakat kelas atas, sementara kelompok termiskin hanya menerima 1,1%. Secara geografis, 58,9% program terkonsentrasi di Pulau Jawa, padahal krisis gizi buruk lebih parah di kawasan Timur Indonesia. Di sekolah, guru yang seharusnya fokus mendidik malah terbebani tugas membagikan dan membersihkan sisa makanan siswa. Tanpa perbaikan distribusi dan target sasaran, penghematan semata tidak akan menyelesaikan masalah fundamental.

Langkah positif telah diambil oleh Badan Anggaran DPR yang memangkas alokasi MBG tahun 2027 menjadi Rp174 triliun. Namun, penghematan jangka pendek juga mendesak mengingat potensi pembengkakan subsidi BBM akibat kenaikan harga minyak dunia. Pertanyaannya, akankah pemerintah berani mengadopsi lelang kombinatorial dan mengubah MBG dari beban fiskal menjadi investasi peradaban yang transparan dan tepat sasaran?