Uji Coba Rudal Balistik China di Pasifik: Peringatan untuk AS, Kekhawatiran bagi Negara Kepulauan

China meluncurkan rudal balistik berkemampuan nuklir dari kapal selam ke perairan internasional Samudra Pasifik pada Senin (10/7), sebuah uji coba langka yang langsung menuai kecaman dari negara-negara tetangga dan sekutu AS. Langkah Beijing ini dinilai sebagai sinyal keras bahwa militer China kini memiliki kemampuan nuklir strategis yang semakin matang, dengan sasaran utama pesan tersebut tertuju pada Washington.

Uji coba yang dilakukan People's Liberation Army (PLA) ini merupakan yang kedua kalinya dalam dua tahun terakhir. Rudal tersebut diluncurkan dari kapal selam bertenaga nuklir, menandai penguasaan China atas komponen laut dari triad nuklir—kemampuan meluncurkan senjata nuklir dari darat, laut, dan udara. Dominic Meagher, peneliti dari Crawford School of Public Policy Australia, menilai uji coba ini membuktikan China memiliki kemampuan serangan balik (second-strike), yaitu kemampuan untuk membalas meskipun telah diserang lebih dulu.

Menurut K. Tristan Tang, Nonresident Fellow di National Bureau of Asian Research, langkah ini bukan insiden terisolasi melainkan bagian dari strategi sistematis Beijing. Dalam lima tahun terakhir, China membangun kapal selam nuklir lebih cepat daripada AS, berdasarkan laporan International Institute for Strategic Studies. Hal ini menunjukkan ambisi China untuk menjadi kekuatan militer global yang disegani.

Namun, penggunaan perairan internasional yang dilindungi traktat antinuklir memicu kemarahan negara-negara Pasifik. Rudal tersebut mendarat di Zona Bebas Nuklir Pasifik Selatan yang ditetapkan oleh Traktat Rarotonga 1986. China telah meratifikasi protokolnya pada 1987 yang melarang pengujian senjata nuklir di zona tersebut. Perdana Menteri Solomon Islands, Matthew Wale, menyatakan kekecewaannya, "China adalah teman baik Solomon Islands, tapi ini bukanlah tindakan seorang teman. Ini tidak baik untuk kawasan kami."

Australia dan Selandia Baru mengeluhkan pemberitahuan yang sangat singkat, sementara Jepang menuding kurangnya transparansi. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut uji coba itu sebagai "tindakan provokatif yang mengganggu stabilitas kawasan." China membela diri dengan mengklaim telah memberi tahu negara-negara terkait sebelumnya, namun para ahli mencatat China bukan anggota Hague Code of Conduct yang mewajibkan pemberitahuan 24 jam sebelumnya.

"China ingin menjadi kekuatan militer besar, maka ia harus tunduk pada standar yang sama seperti AS, Inggris, dan Prancis," ujar Tong Zhao, senior fellow Carnegie Endowment for International Peace.

Bagi Indonesia, uji coba ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan aktif dalam forum-forum regional seperti ASEAN, Indonesia berkepentingan untuk mendorong transparansi dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Langkah China yang semakin agresif di Pasifik Selatan juga berpotensi memicu perlombaan senjata yang dapat mengancam keamanan maritim Indonesia.

Spekulasi masih menyelimuti jenis rudal yang digunakan. Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Taiwan menyebut rudal tersebut adalah JL-2, varian lama. Namun media pemerintah China mengklaim rudal yang diuji adalah JL-3 yang memiliki jangkauan lebih jauh, mampu mencapai target di sisi timur Pasifik dari sisi barat. Ketidakjelasan ini menambah kekhawatiran tentang niat dan kapabilitas China. Pertanyaan besarnya: akankah China terus melakukan uji coba serupa di masa depan, dan bagaimana respons komunitas internasional terhadap ambisi nuklir Beijing?