Tarif Transjakarta Naik, Pramono Buka Peluang Perluas Penerima Gratis
Baca dalam 60 detik
- Pemprov DKI tengah mengkaji penambahan kategori penerima layanan transportasi umum gratis seiring rencana kenaikan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek.
- Gubernur Pramono Anung menyebut pembahasan dengan DPRD DKI sudah di tahap akhir, dengan mempertimbangkan usulan DTKJ dan besaran subsidi.
- Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara penyesuaian tarif dan perlindungan daya beli masyarakat, khususnya golongan rentan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas kategori penerima manfaat transportasi umum gratis di tengah rencana kenaikan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa penambahan golongan penerima gratis ini menjadi salah satu skenario yang tengah dikaji untuk meredam dampak penyesuaian harga terhadap masyarakat.
“Kalau nanti akan ada penyesuaian harga, maka pasti ada golongan yang akan terkena. Kami sedang menghitung kelompok mana yang mungkin kita akan berikan tambahan di luar yang 15 yang sudah kita putuskan,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Kamis (9/7), seperti dikutip dari Antara. Pernyataan ini menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak hanya fokus pada kenaikan tarif, tetapi juga berupaya menjaga aksesibilitas transportasi bagi warga.
Rencana kenaikan tarif ini telah memasuki tahap akhir pembahasan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta. Pramono menyebutkan bahwa pihaknya juga telah menerima dan mempelajari usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) terkait besaran tarif yang ideal. “Laporan DTKJ sudah masuk kepada kami. Kami sedang mempelajari itu. Dalam minggu-minggu depan ini, kami segera menghitung kembali,” katanya.
Menurut Pramono, keputusan mengenai tarif baru tidak bisa ditunda karena menyangkut keberlanjutan subsidi transportasi. “Karena memang untuk memutuskan kenaikan tarif Transjakarta dan semuanya, termasuk Transjabodetabek, tentunya kami harus melihat bagaimana dengan subsidi yang harus dihitung,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa bersama Wakil Gubernur Rano Karno, pihaknya akan mempertimbangkan besaran tarif dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat.
Langkah ini menjadi perhatian publik karena transportasi umum merupakan kebutuhan vital bagi jutaan warga Jabodetabek. Jika tarif naik tanpa diimbangi perluasan penerima gratis, beban pengeluaran harian masyarakat bisa meningkat. Sebaliknya, jika golongan gratis diperluas, maka subsidi yang harus ditanggung APBD DKI juga akan bertambah. Pemprov DKI harus mencari titik keseimbangan antara kesehatan fiskal dan perlindungan sosial.
Pramono juga menginstruksikan agar 15 golongan gratis yang sudah ada terus disosialisasikan dan dimanfaatkan secara optimal. “Saya meminta agar 15 golongan gratis pengguna Transjakarta terus digalakkan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa selain menambah kategori, Pemprov juga ingin memastikan program yang sudah berjalan efektif.
Ke depan, keputusan final mengenai tarif dan perluasan penerima gratis akan menjadi indikator komitmen Pemprov DKI dalam mewujudkan transportasi publik yang inklusif. Akankah kebijakan ini mampu menjawab kebutuhan warga tanpa membebani anggaran daerah? Masyarakat menanti langkah konkret dari Pramono dan jajarannya.
