Sekjen Kemendagri: Sinergi dengan Penyuluh Kunci Percepat Swasembada Pangan

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mendesak kepala dinas pertanian di seluruh Indonesia untuk merangkul penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai garda terdepan dalam mewujudkan target swasembada pangan nasional. Dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertanian, Kamis (9/7), ia menegaskan bahwa kolaborasi erat antara pembuat kebijakan dan penyuluh menjadi faktor penentu keberhasilan program pertanian modern.

Menurut Tomsi, penyuluh pertanian adalah ujung tombak pembangunan sektor pertanian yang memahami kondisi riil di lapangan. Tanpa sinergi yang solid, berbagai program pemerintah berisiko tidak berjalan efektif. Ia mengingatkan bahwa kesuksesan seorang kepala dinas tidak diukur dari latar belakang pendidikan atau pengalaman semata, melainkan dari kemauan untuk terus belajar dan mendengarkan masukan para penyuluh.

Pemerintah pusat, lanjut Tomsi, menaruh perhatian besar pada sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta menyelaraskan program dan kebijakan pembangunan pertanian dengan target nasional yang telah ditetapkan hingga 2027. Sasaran konkret meliputi peningkatan produksi padi hingga 55,27 juta ton, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 5,98 juta hektare, serta optimalisasi operasional 5.829 balai penyuluhan pertanian di berbagai daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga memberikan apresiasi tinggi kepada para penyuluh atas dedikasi mereka dalam mendampingi petani dan menjaga keberlanjutan produksi pangan. Ia menekankan bahwa kontribusi penyuluh sangat besar dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. "Tanpa bapak-ibu sekalian para penyuluh, kita tidak akan berhasil. Setiap hari kita makan beras, itu semua adalah hasil jerih payah bapak-ibu," ujarnya.

Ke depan, tantangan yang dihadapi sektor pertanian tidak hanya terletak pada pencapaian angka produksi, tetapi juga pada kemampuan menjaga kesejahteraan petani dan penyuluh. Pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana pemerintah daerah mampu menerjemahkan arahan pusat menjadi aksi nyata di lapangan, terutama dalam hal alokasi anggaran dan pelatihan bagi para penyuluh.