Golkar Serahkan Penilaian ke Publik soal Klaim PDIP sebagai Partai Penyeimbang
Baca dalam 60 detik
- Sekjen Golkar Sarmuji menyatakan partainya tak mempermasalahkan sikap PDIP yang memposisikan diri sebagai partai penyeimbang di luar koalisi pemerintahan Prabowo.
- Megawati menerbitkan surat edaran internal yang merujuk pada konsep responsible opposition dari Giovanni Sartori untuk membenarkan langkah PDIP.
- Golkar memilih menghormati keputusan PDIP dan menyerahkan penilaian akhir kepada rakyat pada pemilu mendatang.
Partai Golkar memilih tidak mempermasalahkan langkah PDI Perjuangan yang secara resmi mendeklarasikan diri sebagai partai penyeimbang di luar koalisi Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menegaskan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya penilaian atas sikap politik tersebut kepada masyarakat.
"Terserah PDI Perjuangan saja, mau posisi apa silakan saja. Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji saat dihubungi pada Kamis (9/7). Ia menambahkan bahwa Golkar menghormati setiap keputusan yang diambil oleh partai lain, namun mengingatkan bahwa politik pada akhirnya diukur dari sikap dan tindakan nyata.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas surat edaran yang diterbitkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 1 Juli 2026. Surat bernomor 1275/IN/DPP/v/2026 itu berisi penjelasan mengenai kedudukan PDIP sebagai partai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keaslian surat tersebut telah dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
Dalam suratnya, Megawati menjelaskan bahwa posisi PDIP sebagai partai penyeimbang bukanlah sekadar oposisi dalam arti sempit. Ia merujuk pada sistem presidensial yang dianut Indonesia, di mana istilah oposisi dan koalisi tidak dikenal secara formal. "Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi," tulis Megawati.
Lebih lanjut, Megawati menggarisbawahi bahwa dalam sistem presidensial, keberlangsungan pemerintahan tidak bergantung pada dukungan mayoritas di DPR. Presiden tidak bisa dijatuhkan hanya karena kehilangan dukungan politik di parlemen, kecuali melalui mekanisme pemakzulan. Hal ini berbeda dengan sistem parlementer di mana pemerintah harus terus mempertahankan kepercayaan parlemen.
Untuk memperkuat argumennya, Megawati mengutip pemikiran Giovanni Sartori dalam bukunya Parties and Party Systems: A Framework for Analysis (1976). Sartori memperkenalkan konsep responsible opposition, yaitu oposisi yang tidak sekadar menolak dan mengkritik, tetapi juga memiliki kesadaran untuk memikul tanggung jawab terhadap keberlangsungan sistem pemerintahan. Sebaliknya, Sartori mengkritik irresponsible opposition yang menjadikan penolakan dan kritik sebagai tujuan tanpa mempertimbangkan stabilitas negara dan kesejahteraan rakyat.
"Atas dasar pemahaman konstitusional, pengalaman historis, dan landasan teoretis tersebut, PDI Perjuangan menggunakan istilah 'partai penyeimbang'," demikian penegasan Megawati dalam suratnya.
Langkah PDIP ini menjadi menarik karena secara de facto partai tersebut berada di luar koalisi pemerintahan Prabowo, namun tidak secara tegas menyatakan diri sebagai oposisi. Dengan konsep partai penyeimbang, PDIP ingin menunjukkan bahwa mereka tetap kritis namun konstruktif. Sikap Golkar yang cenderung santai menunjukkan bahwa koalisi pemerintahan tidak merasa terancam dengan manuver PDIP. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah rakyat akan menilai positif langkah PDIP sebagai penyeimbang yang bertanggung jawab, atau justru menganggapnya sebagai strategi politik yang ambigu.
