Asia Pilih Cadangan Minyak, Padahal Elektrifikasi Lebih Murah dan Aman
Baca dalam 60 detik
- Negara-negara Asia seperti India dan Indonesia berencana membangun cadangan minyak strategis untuk mengantisipasi krisis pasokan, namun biaya penyimpanan dan pemeliharaannya sangat besar.
- Alternatif yang lebih efisien adalah mempercepat elektrifikasi kendaraan, yang secara permanen mengurangi ketergantungan pada minyak impor dan menekan biaya jangka panjang.
- Dengan adopsi kendaraan listrik yang terus meningkat, Asia seharusnya mengalihkan sebagian dana 'asuransi minyak' ke subsidi EV dan infrastruktur pengisian daya.
Alih-alih terus menimbun minyak mentah dalam jumlah besar, negara-negara Asia seharusnya mulai serius beralih ke elektrifikasi kendaraan sebagai strategi menghadapi potensi krisis pasokan energi. Langkah membangun cadangan strategis memang tampak masuk akal, tetapi biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan investasi pada kendaraan listrik (EV) yang justru mampu memangkas kebutuhan minyak secara permanen.
Dalam beberapa pekan terakhir, India, Indonesia, Filipina, Pakistan, dan Vietnam mengumumkan rencana memperluas fasilitas penyimpanan minyak mereka. India, misalnya, akan membangun terminal dan kilang baru untuk mengantisipasi gangguan pasokan seperti yang terjadi akibat ketegangan di Selat Hormuz. Langkah ini mirip dengan kebijakan negara maju pasca-krisis minyak 1973 dan strategi China yang terus menambah cadangan selama satu dekade terakhir.
Memang, cadangan minyak strategis terbukti membantu menstabilkan pasar saat krisis. Sejak konflik Iran dan Amerika Serikat memanas, sekitar 3,8 juta barel per hari telah dilepaskan dari persediaan global—hampir setara produksi normal Uni Emirat Arab. Namun, membangun dan memelihara cadangan semacam itu tidaklah murah. India perlu mengeluarkan sekitar US$7,5 miliar untuk mencapai level cadangan 90 hari seperti negara maju. Sementara Indonesia dan Vietnam, yang cadangannya paling tipis di Asia, membutuhkan tambahan US$8 miliar hanya untuk membeli minyak mentah.
Di sinilah letak ironi kebijakan energi Asia. Daripada menggelontorkan dana besar untuk menyimpan minyak yang tidak produktif, pemerintah seharusnya mengalihkan sebagian anggaran tersebut untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik. Setiap EV baru secara permanen menghancurkan permintaan minyak, sehingga mengurangi volume cadangan yang perlu disimpan. China telah membuktikan efektivitas strategi ini: armada mobil dan truk listriknya kini mengurangi kebutuhan minyak global secara signifikan.
Bagi Indonesia, urgensi elektrifikasi semakin terasa. Negara ini termasuk salah satu yang cadangan minyaknya paling tipis di Asia, sehingga sangat rentan terhadap gejolak harga dan pasokan. Alih-alih membangun kilang baru yang memakan waktu dan biaya besar, pemerintah bisa mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian daya dan memberikan insentif bagi produsen serta pembeli EV. Langkah ini tidak hanya mengurangi impor minyak, tetapi juga menekan subsidi BBM yang membebani APBN.
Analis Bloomberg Opinion, David Fickling, menilai bahwa cadangan minyak dan elektrifikasi sejatinya memiliki tujuan yang sama: melindungi perekonomian dari guncangan pasokan. Namun, elektrifikasi menawarkan solusi yang lebih murah dan berkelanjutan. "Perlindungan terbaik terhadap krisis minyak berikutnya adalah tidak perlu menggunakan banyak minyak sejak awal," tulisnya.
Meski demikian, perluasan cadangan minyak tampaknya tak terhindarkan pasca-konflik Selat Hormuz. Permintaan minyak untuk mengisi gudang bawah tanah justru menjadi berkah bagi negara produsen. China sendiri diperkirakan menyumbang 1–2 persen permintaan global hanya untuk penimbunan. Namun, jika pemerintah Asia benar-benar ingin memaksimalkan manfaat dari cadangan yang dibangun, mereka harus memastikan ekonomi mereka mengonsumsi lebih sedikit minyak—dan elektrifikasi adalah jalannya.
Pertanyaannya kini, akankah para pemimpin Asia memiliki keberanian untuk mengubah strategi energi mereka, atau justru terus terjebak dalam pola lama yang mahal dan tidak efisien?
