Peringatan 89 Tahun Insiden Jembatan Marco Polo: Ketegangan China-Jepang Kembali Memanas
Baca dalam 60 detik
- China menggelar upacara peringatan 89 tahun Insiden Jembatan Marco Polo yang memicu Perang Sino-Jepang Kedua, di tengah sengketa diplomatik dengan Jepang terkait pernyataan PM Sanae Takaichi tentang Taiwan.
- Pernyataan Takaichi November lalu yang menyebut kemungkinan respons Jepang jika China menyerang Taiwan memicu kecaman media China dan tuduhan remiliterisasi Jepang.
- Di Taiwan, Ketua Kuomintang Cheng Li-wun mengkritik penjajahan Jepang dan menyerukan pengakuan sejarah, sementara partainya mendorong pendekatan lebih lunak terhadap Beijing.
China memperingati 89 tahun Insiden Jembatan Marco Polo pada Selasa (7/7) dengan serangkaian upacara di berbagai kota, di tengah ketegangan diplomatik yang meningkat dengan Jepang. Peringatan tahun ini menjadi ajang kritik terbuka terhadap Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, yang pernyataannya tentang Taiwan dinilai Beijing sebagai ancaman terhadap kedaulatan wilayahnya.
Yin Li, Sekretaris Partai Komunis Beijing, memimpin acara peringatan di Museum Perang Perlawanan Rakyat China terhadap Agresi Jepang, dekat lokasi jembatan bersejarah tersebut. Sekitar 500 orang—terdiri dari pelajar, personel militer, dan keluarga korban perang—hadir dalam upacara yang diisi pembacaan puisi dan pertunjukan lagu, sebagaimana dilaporkan kantor berita Xinhua. Peringatan serupa juga digelar di Nanjing, kota yang menjadi saksi pembantaian massal oleh tentara Jepang pada 1937.
Insiden 7 Juli 1937 bermula dari bentrokan kecil antara pasukan Jepang dan China di dekat Jembatan Marco Polo (Lugou) di barat daya Beijing, yang kemudian memicu perang skala penuh hingga Jepang menyerah kepada Sekutu pada 1945. Tahun ini, peringatan tersebut berlangsung di tengah perselisihan diplomatik yang dipicu oleh pernyataan Takaichi pada November lalu. Dalam pernyataannya, Takaichi mengisyaratkan bahwa serangan China terhadap Taiwan—pulau yang diklaim Beijing sebagai wilayahnya—dapat mendorong Pasukan Bela Diri Jepang merespons bersama Amerika Serikat.
Media-media China pada Selasa ramai-ramai mengecam apa yang mereka sebut sebagai "remiliterisasi" Jepang, menyoroti kebijakan pembangunan pertahanan Takaichi. Tuduhan ini memperkuat narasi Beijing bahwa Jepang kembali mengulangi ambisi militeristik masa lalunya. Sementara itu, di Taiwan, Cheng Li-wun, ketua Partai Nasionalis (Kuomintang) yang oposisi, memanfaatkan momen peringatan untuk mengkritik keras penjajahan Jepang. Ia menyebut 50 tahun kekuasaan kolonial Jepang di Taiwan sebagai periode yang "tragis" dan menekankan bahwa sejarah tidak boleh dilupakan.
Cheng mengungkapkan bahwa kakeknya dikirim ke Filipina untuk berperang bagi Jepang pada Perang Dunia II, dan banyak kakek orang Taiwan lainnya juga dikerahkan ke Asia Tenggara. Ia menegaskan bahwa kakeknya hingga akhir hayat tidak pernah menerima kompensasi atau keadilan dari Jepang. "Sejarah yang menyakitkan bukan untuk memelihara kebencian, memicu perang lain, atau membiarkan tragedi terulang. Jika tragedi ingin dicegah, orang harus berani menghadapi periode sejarah itu," ujar Cheng dalam pidatonya. Partai yang dipimpinnya dikenal menganjurkan pendekatan yang lebih lunak terhadap Beijing, dan Cheng sendiri telah bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing pada April lalu.
Bagi Indonesia, ketegangan China-Jepang ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara yang secara historis pernah dijajah Jepang dan kini menjadi mitra dagang utama kedua negara, Indonesia berkepentingan terhadap stabilitas kawasan. Eskalasi konflik di Laut China Selatan atau Selat Taiwan dapat mengganggu rantai pasok dan investasi. Selain itu, retorika remiliterisasi Jepang juga memicu kekhawatiran di Asia Tenggara, mengingat trauma masa lalu. Pertanyaannya, mampukah ASEAN memainkan peran mediasi di tengah rivalitas dua raksasa Asia ini, atau justru akan terseret dalam pusaran ketegangan yang semakin dalam?
