Pakistan Jadi Mediator Baru: AS-Iran Akan Berunding Lagi soal Sanksi dan Nuklir

Pakistan akan menjadi tuan rumah babak baru perundingan antara Amerika Serikat dan Iran pada 11 Juli mendatang, setelah sebelumnya kedua negara menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik militer yang dimulai sejak 28 Februari. Langkah ini menjadi sinyal bahwa jalur diplomasi kembali diaktifkan di tengah ketegangan yang masih membayangi kawasan Timur Tengah.

Menurut laporan Al Arabiya yang dikutip oleh Sputnik/RIA Novosti, agenda pembicaraan kali ini akan mencakup tiga isu utama: pencabutan sanksi, pembebasan aset Iran yang dibekukan, serta penyelesaian program nuklir Teheran. Ketiga topik ini merupakan titik krusial yang selama bertahun-tahun menjadi batu sandungan dalam hubungan kedua negara.

Keputusan untuk menggelar perundingan di Pakistan menunjukkan peran baru Islamabad sebagai mediator, menggantikan Oman yang sebelumnya menjadi tuan rumah. Pakistan dinilai memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik dengan kedua belah pihak, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi dialog yang lebih produktif.

Komposisi delegasi Iran baru akan diputuskan setelah pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei yang dijadwalkan pada 9 Juli. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa yang akan mewakili Teheran, mengingat perubahan kepemimpinan di Iran dapat mempengaruhi sikap negosiasi.

Nota kesepahaman yang ditandatangani pada 18 Juni lalu menjadi landasan bagi perundingan saat ini. Dalam dokumen tersebut, kedua pihak sepakat untuk mengakhiri permusuhan militer yang telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan. AS berjanji mencabut blokade laut di pelabuhan-pelabuhan Iran, sementara Iran akan memulihkan jalur pelayaran di Selat Hormuz—jalur vital bagi pasokan minyak dunia. Selain itu, Iran menegaskan komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, dengan isu nuklir akan dibahas dalam perjanjian terpisah yang tengah dirundingkan dalam waktu 60 hari.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi strategis. Sebagai negara pengimpor minyak, stabilitas Selat Hormuz sangat mempengaruhi harga energi domestik. Jika perundingan berhasil mencabut sanksi dan memulihkan ekspor minyak Iran, pasokan global akan meningkat dan berpotensi menekan harga BBM di dalam negeri. Di sisi lain, kegagalan negosiasi dapat memicu kembali ketegangan yang mengganggu rantai pasok energi.

Pengamat hubungan internasional menilai bahwa keberhasilan perundingan ini akan sangat bergantung pada kesepakatan nuklir. Iran menginginkan pencabutan semua sanksi sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya, sementara AS menuntut verifikasi penuh sebelum mencabut sanksi. Dengan tenggat waktu 60 hari, tekanan untuk mencapai kesepakatan semakin besar.

Pertanyaan yang kini mengemuka: akankah Pakistan mampu menjembatani perbedaan yang telah berlangsung puluhan tahun, atau justru menjadi panggung baru bagi kebuntuan diplomasi?