Gangguan Siber di Malaysia: Sistem Parkir Digital Selangor dan Sabah Pulih Setelah Tiga Hari Lumpuh
Baca dalam 60 detik
- Serangan siber pada akhir Juni melumpuhkan aplikasi parkir digital di Selangor dan Sabah, memicu kekacauan pembayaran dan penegakan hukum.
- Setelah tiga hari pemulihan, layanan kembali normal pada 2 Juli, dengan otoritas setempat menangguhkan sanksi parkir selama masa gangguan.
- Insiden ini menyoroti kerentanan infrastruktur digital publik di Asia Tenggara, menjadi pelajaran bagi Indonesia yang tengah mengadopsi sistem serupa.
Layanan parkir digital di Selangor dan Sabah, Malaysia, resmi pulih pada Kamis (2/7) setelah tiga hari lumpuh akibat serangan siber yang melumpuhkan aplikasi pembayaran utama. Pemulihan ini mengakhiri kekacauan yang dialami pengendara yang tidak dapat membayar parkir melalui aplikasi Smart Selangor Parking dan Flexi Parking sejak Selasa (30/6).
Menurut pengumuman resmi Selangor Intelligent Parking, sistem telah beroperasi normal kembali, termasuk layanan pembayaran dan penegakan aturan parkir. Sebelumnya, Dewan Kota Kota Kinabalu di Sabah terpaksa menangguhkan sanksi parkir karena pengguna tidak dapat mengakses aplikasi. Langkah serupa diambil oleh 64 otoritas lokal lain yang menggunakan platform Flexi Parking di seluruh Malaysia.
Ketua Komite Negara Bagian Selangor, Ng Suee Lim, mengonfirmasi bahwa serangan siber tersebut telah dilaporkan ke Badan Keamanan Siber Nasional (NACSA) dan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) untuk investigasi. Meski demikian, rincian jenis serangan dan motif pelaku belum diungkapkan ke publik.
Gangguan ini menyoroti kerentanan sistem pembayaran digital yang semakin diandalkan oleh pemerintah daerah. Di Indonesia, adopsi parkir digital juga tengah digencarkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Pengamat keamanan siber menilai insiden di Malaysia menjadi peringatan dini bagi Indonesia untuk memperkuat protokol keamanan sebelum memperluas infrastruktur serupa.
“Serangan terhadap sistem parkir mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya langsung dirasakan oleh jutaan pengguna dan mengganggu pendapatan daerah,” ujar seorang analis keamanan siber yang enggan disebutkan namanya. “Ini menunjukkan bahwa target serangan tidak lagi terbatas pada sektor perbankan atau pemerintahan besar, melainkan juga layanan publik sehari-hari.”
Ke depan, pemerintah Malaysia diharapkan segera merilis laporan investigasi untuk mengidentifikasi celah keamanan dan mencegah serangan serupa. Pertanyaan yang mengemuka: apakah infrastruktur digital publik di Asia Tenggara sudah cukup tangguh menghadapi ancaman siber yang kian canggih?
