Krisis Toilet Perempuan di Parlemen Jepang: Setelah Bertahun-tahun, Akhirnya Ada Perbaikan
Baca dalam 60 detik
- DPR Jepang memutuskan memperluas toilet perempuan di gedung parlemen setelah puluhan anggota legislatif perempuan mengeluhkan fasilitas yang tidak memadai.
- Renovasi akan menggandakan jumlah bilik toilet perempuan di lantai dua menjadi empat, dengan mengurangi luas toilet pria yang tetap mempertahankan kapasitasnya.
- Langkah ini menyusul desakan lintas partai sejak Desember 2025, termasuk dari Perdana Menteri Sanae Takaichi, dan menjadi sorotan tentang kesetaraan gender di ruang publik.
Parlemen Jepang akhirnya bergerak mengatasi keluhan kronis anggota dewan perempuan tentang minimnya toilet wanita di gedung utama. Renovasi akan dimulai segera setelah sidang DPR berakhir pada 17 Juli, dengan target rampung pada Desember tahun ini.
Ruang toilet perempuan di lantai dua, yang selama ini hanya memiliki dua bilik, akan diperluas menjadi empat bilik. Caranya? Dengan mengambil alih sebagian area toilet pria yang bersebelahan. Meski menyusut, toilet pria tetap menyediakan dua bilik dan empat urinoir berkat penataan ulang yang lebih rapat. Pemerintah juga mempertimbangkan perluasan toilet perempuan di lantai tiga pada tahun fiskal 2027.
Keputusan ini muncul setelah tekanan bertubi-tubi dari 58 anggota dewan perempuan lintas partai. Pada Desember 2025, mereka menyerahkan surat permintaan resmi kepada Yasukazu Hamada, yang saat itu menjabat ketua Komite Aturan dan Administrasi DPR. Dalam surat itu, mereka menyebut "kenyamanan pengguna sangat terganggu karena toilet tidak bisa digunakan segera sebelum sidang paripurna."
Hideko Nishioka, anggota DPR dari Partai Demokrat untuk Rakyat dan satu-satunya direktur perempuan di komite yang menyetujui rencana perluasan, menyambut baik langkah ini. "Jumlah anggota dewan perempuan bertambah setelah pemilu DPR (Februari). Saya menyambut perbaikan, meski hanya sedikit, atas kekurangan toilet perempuan yang sangat parah bagi staf dan sekretaris DPR," ujarnya.
Kasus ini mengingatkan pada kondisi serupa di Indonesia. Di kompleks parlemen Senayan, keluhan tentang toilet perempuan juga kerap muncul, terutama saat rapat paripurna atau kunjungan tamu negara. Aktivis kesetaraan gender menilai bahwa minimnya fasilitas dasar seperti toilet perempuan mencerminkan budaya patriarki yang masih kuat di lembaga legislatif. Di Jepang, meski perempuan menduduki jabatan tinggi seperti perdana menteri, infrastruktur publik belum sepenuhnya ramah gender.
Perbaikan di DPR Jepang ini menjadi preseden bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk mengevaluasi kesenjangan fasilitas antara pria dan wanita di ruang publik. Pertanyaan yang muncul: apakah renovasi ini hanya solusi jangka pendek, atau akan diikuti perubahan lebih sistemik terkait kesetaraan gender di parlemen?
