Subsidi Diesel Malaysia Ditingkatkan: 30.000 Pelaku Usaha Kecil Dapat Kuota Tambahan
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Malaysia menyetujui lebih dari 30.000 permohonan tambahan kuota subsidi diesel Budi, menyusul keluhan dari pedagang kecil dan penyedia jasa di pedesaan.
- Kuota per pengguna dinaikkan dari 200 menjadi 300 liter per bulan, dengan opsi transfer ke anggota keluarga inti untuk fleksibilitas lebih besar.
- Harga Budi Diesel turun menjadi RM2,10 per liter berkat pengurangan kebocoran subsidi, dan program ditargetkan menjangkau 700.000 pengguna di seluruh Malaysia.
Pemerintah Malaysia telah menyetujui tambahan kuota subsidi diesel bagi lebih dari 30.000 pelaku usaha kecil dan penyedia jasa di pedesaan, sebagai respons atas kebutuhan konsumsi bahan bakar yang melebihi jatah awal. Langkah ini diumumkan Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, saat meninjau implementasi program Budi Diesel di sebuah stasiun pengisian bahan bakar di Putrajaya.
Program Budi Diesel yang diperluas secara nasional ini menaikkan batas kuota dari 200 liter menjadi 300 liter per pengguna, khusus untuk mereka yang menggantungkan operasional sehari-hari pada solar. “Kami mendengar masukan dari pedagang kecil, penjaja, dan penyedia jasa di daerah terpencil yang membutuhkan konsumsi lebih tinggi,” ujar Amir Hamzah. Selain itu, pemerintah juga mengizinkan pengalihan kuota kepada anggota keluarga inti, misalnya jika kendaraan digunakan orang tua tetapi terdaftar atas nama anak. Hingga 1 Juli, lebih dari 1.000 permohonan transfer kuota telah diterima.
Penurunan harga Budi Diesel menjadi RM2,10 per liter disebut sebagai hasil dari pengurangan kebocoran subsidi. Langkah ini dinilai efektif menekan penyelundupan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang selama ini merugikan negara. Sejak uji coba awal di Semenanjung Malaysia pada 27 Juni, hampir 80.000 pengguna telah menikmati manfaat program. Pemerintah menargetkan lebih dari 700.000 pengguna akan memenuhi syarat di seluruh negeri.
Bagi Indonesia, kebijakan subsidi diesel Malaysia ini menjadi bahan perbandingan menarik. Indonesia sendiri masih bergulat dengan reformasi subsidi energi yang kerap menuai kontroversi. Sistem kuota berbasis penerima dan pengalihan dalam keluarga bisa menjadi model untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Namun, tantangan seperti kebocoran dan penyelundupan tetap menjadi momok serupa di kedua negara.
Di sisi lain, Amir Hamzah juga mengumumkan bahwa sesi konsultasi untuk Anggaran 2027 telah dimulai. Kementerian Keuangan bersama kementerian terkait mengumpulkan masukan dari berbagai daerah untuk menyusun anggaran yang dijadwalkan diajukan pada Oktober. “Anggaran akan tetap berlandaskan kerangka Ekonomi Madani, mendorong daya saing sekaligus memperkuat dukungan dan peluang untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ke depan, keberhasilan program Budi Diesel akan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan dan adaptasi terhadap kebutuhan lapangan. Pertanyaan yang muncul: apakah model subsidi tertutup seperti ini dapat menjadi solusi permanen atas masalah kebocoran subsidi energi di Asia Tenggara?
