Partai Buruh Gagal Berkembang: Depolitisasi Kelas dan Kooptasi Oligarki Jadi Biang Kerok

Gelombang pengunduran diri massal mengguncang Partai Buruh setelah Sekretaris Jenderal Ferri Nuzarli dan sekitar 1,3 juta anggota Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) memutuskan hengkang. Langkah ini terjadi tak lama setelah Presiden Partai Buruh Said Iqbal menerima jabatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, memicu pertanyaan tentang arah perjuangan partai yang sejak awal kesulitan menembus parlemen.

Ferri mengklaim perbedaan pandangan strategis menjadi pemicu perpecahan. Namun, Said Iqbal menanggapinya dengan dingin, menyebut pengunduran diri kader sebagai hal lumrah dalam partai politik. Peristiwa ini kembali menyoroti nasib Partai Buruh yang pada Pemilu 2024 hanya meraih 972.910 suara atau 0,64 persen, jauh dari ambang batas parlemen 4 persen. Catatan buruk ini bukan pertama kali: pada 2004, Partai Buruh Sosial Demokrat pimpinan Muchtar Pakpahan pun gagal melenggang ke Senayan.

Co-Founder CIGDEP, Cusdiawan, menilai kegagalan Partai Buruh tidak bisa dilepaskan dari struktur ekonomi politik dan warisan Orde Baru. Menurutnya, buruh mengalami depolitisasi sistematis—dipisahkan dari tradisi politik kelas dan dijadikan subordinat dalam retorika pembangunan negara. Akibatnya, kekuatan sosial buruh tidak pernah terkonversi menjadi kekuatan politik yang signifikan. "Buruh hanya menjadi subordinat dalam kepentingan bisnis dan negara," ujarnya.

Cusdiawan menambahkan, tanpa kesadaran kelas yang solid, buruh terfragmentasi ke dalam kantong-kantong identitas lain seperti agama dan suku. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya kapasitas institusional partai, yang memudahkan elite-oligarki mengkooptasi organisasi buruh. "Buruh tidak benar-benar menjadi subjek politik. Perubahan yang terjadi hanya di permukaan, bukan struktural," tegasnya.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyoroti fragmentasi internal Partai Buruh yang terdiri dari banyak organisasi dan kelompok. Menurutnya, partai yang sehat harus mampu menghimpun beragam faksi, bukan justru terpecah. Selain itu, ia menilai basis pemilih Partai Buruh terlalu sempit karena hanya mengandalkan kelompok profesi, sementara partai lain memanfaatkan identitas suku, agama, dan ras. "Populasi pekerja Indonesia didominasi sektor informal—pertanian, perikanan, perkebunan—yang tidak memiliki afiliasi kuat dengan industri," jelas Agung.

Agung juga menyoroti minimnya figur kharismatik di Partai Buruh. Tanpa tokoh kuat di setiap daerah pemilihan, partai kesulitan menarik simpati publik. "Ketika pileg berlangsung, publik tidak menemukan tokoh buruh yang relevan dengan kebutuhan mereka," ucapnya. Kondisi ini diperparah oleh preferensi pemilih yang tidak lagi berbasis kelas sosial, melainkan faktor identitas dan figur.

Ke depan, Partai Buruh menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali kepercayaan dan relevansi. Tanpa transformasi internal yang serius—memperkuat kesadaran kelas, membangun figur publik, dan memperluas basis konstituen—partai ini berpotensi terus terpinggirkan dalam peta politik Indonesia. Pertanyaan mendasar tetap menggantung: mampukah buruh Indonesia bangkit sebagai kekuatan politik otonom, atau akan terus menjadi pion dalam permainan oligarki?