Jakarta Resmi Luncurkan Film Commission, Target Jadi Kota Sinema Kelas Dunia
Baca dalam 60 detik
- Pemprov DKI meluncurkan Jakarta Film Commission pada HUT ke-499 Jakarta untuk memusatkan perizinan syuting film.
- Insentif diskon 50 persen untuk lokasi syuting aset daerah dan dukungan promosi di transportasi publik disiapkan.
- Visi Kota Sinema masih menghadapi tantangan standardisasi SDM lokal, namun proyek kolaborasi dengan Korea Selatan membuktikan potensi ekonomi besar.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi meluncurkan Jakarta Film Commission (JFC) pada peringatan ulang tahun ke-499 Jakarta, Jumat (26/6/2026), sebagai langkah strategis mewujudkan ambisi menjadikan ibu kota sebagai pusat perfilman berkelas dunia.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang memiliki pengalaman lima dekade di industri film, mengungkapkan bahwa JFC akan menjadi pusat layanan terpadu bagi produser film nasional dan internasional. Lembaga ini mengurus seluruh perizinan, termasuk koordinasi dengan kepolisian dan penggunaan aset daerah, sehingga produser dapat fokus pada proses kreatif.
“Urusan kepolisian dan perizinan, kita yang urus semua. Anda tinggal bekerja supaya kreatif dan tidak terganggu,” kata Rano dalam acara CNN Indonesia Forward.
Jakarta dinilai memiliki modal kuat dengan keberadaan Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan konsentrasi 80 persen dari 141 rumah produksi di Indonesia. Namun, Rano menekankan bahwa ekosistem kota sinema memerlukan komisi film seperti yang dimiliki Busan atau Tokyo.
Selain kemudahan perizinan, Pemprov DKI menawarkan insentif menarik: potongan harga hingga 50 persen untuk penggunaan lokasi syuting milik pemerintah, seperti MRT, TransJakarta, gedung pemerintah, museum, dan taman. Diskon serupa juga diberikan untuk promosi dan iklan film di area publik, termasuk transportasi massal. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 531 Tahun 2026.
Rano optimistis industri film yang padat karya akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Ia mencontohkan proyek kolaborasi dengan Korea Selatan yang melibatkan Lisa Blackpink dan menggunakan kawasan Kota Tua selama dua bulan pada awal 2025. Proyek tersebut menghasilkan pendapatan hampir Rp3 miliar, belum termasuk sektor perhotelan, kuliner, dan jasa lainnya.
Meski optimistis, Rano mengakui tantangan utama adalah standardisasi sumber daya manusia lokal, mulai dari kru teknis hingga figuran. Pemprov DKI melalui JFC akan menggelar pelatihan bagi warga lokal agar memenuhi kualifikasi internasional. Pengalaman dengan Korea Selatan menjadi pembelajaran berharga: meski layanan belum sempurna, tim produksi asing mengapresiasi keamanan dan kenyamanan yang diberikan.
Ke depan, JFC diharapkan tidak hanya memajukan industri perfilman nasional, tetapi juga menjadi alat promosi pariwisata yang efektif. Pertanyaannya, mampukah Jakarta mengejar ketertinggalan dari kota-kota sinema Asia lain seperti Busan dan Tokyo yang sudah lebih dulu mapan?
