Survei Litbang Kompas 2026: Skor Profesionalitas Polri Naik, DPR Ingatkan Evaluasi Berkelanjutan
Baca dalam 60 detik
- Litbang Kompas mencatat kenaikan indeks profesionalitas Polri dari 7,76 pada 2025 menjadi 8,37 pada 2026, dengan 82,4% responden optimistis terhadap perbaikan kinerja ke depan.
- Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai capaian ini buah dari pendekatan humanis dan responsif di tingkat lapangan, namun mengingatkan agar tidak cepat puas.
- Polri berkomitmen menjadikan hasil survei sebagai pijakan untuk memperkuat transformasi pelayanan, transparansi, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Skor profesionalitas pelayanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat lonjakan signifikan dalam survei terbaru Litbang Kompas, memicu apresiasi sekaligus catatan kritis dari Komisi III DPR RI. Indeks yang dirilis pada 26 Juni 2026 itu menunjukkan rata-rata penilaian publik naik dari 7,76 pada 2025 menjadi 8,37 pada 2026βsebuah peningkatan yang oleh pengamat dinilai sebagai cermin keberhasilan transformasi internal di tubuh Polri.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam pernyataan resminya menyebut survei tersebut sebagai bukti nyata dedikasi personel Polri dari tingkat markas besar hingga Bhabinkamtibmas di desa-desa. "Kenaikan angka kepuasan dan profesionalitas ini merupakan buah dari dedikasi seluruh personel Polri, mulai dari tingkat Mabes hingga para Bhabinkamtibmas yang menjadi ujung tombak pelayanan di desa-desa," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat menjadi faktor kunci di balik tren positif ini.
Meski demikian, Habiburokhman tidak ingin hasil ini membuat Polri berpuas diri. Ia menekankan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk mempertahankan kinerja sekaligus melakukan perbaikan di aspek yang masih kurang. "Capaian ini hendaknya menjadi motivasi untuk terus mempertahankan kinerja yang baik, melakukan perbaikan pada berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan," katanya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa DPR akan terus mengawal implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Polri.
Menanggapi hasil survei, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyambut positif masukan dari DPR. Ia menegaskan bahwa Polri memandang setiap hasil survei sebagai bagian penting dari proses evaluasi. "Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga melalui kerja nyata. Kami akan terus memperkuat transformasi pelayanan, meningkatkan profesionalisme personel, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah diakses, cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," ujar Johnny.
Bagi publik Indonesia, hasil survei ini menjadi indikator bahwa upaya perbaikan citra Polri dalam beberapa tahun terakhir mulai membuahkan hasil. Namun, tantangan masih membentang, terutama dalam hal penanganan kasus-kasus sensitif dan pengawasan internal. Ke depan, konsistensi dalam menjaga momentum ini akan menjadi ujian sesungguhnya. Akankah Polri mampu mempertahankan tren positif di tengah tekanan publik yang semakin kritis? Jawabannya bergantung pada sejauh mana institusi ini serius menjadikan data survei sebagai peta jalan perbaikan, bukan sekadar alat pencitraan.



