DPR Buka Pintu Dialog dengan Mahasiswa: Dasco Siap Tampung Aspirasi Demo Besok
Baca dalam 60 detik
- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan pimpinan DPR akan menerima dan berdialog dengan massa aksi mahasiswa di depan gedung parlemen, Jumat (19/6).
- Aksi yang digagas BEM FTI Universitas Trisakti membawa tiga tuntutan utama: pemulihan ekonomi-politik, pemberantasan inkompetensi pejabat, dan pengembalian supremasi sipil.
- Langkah dialog ini menjadi uji nyata bagi DPR dalam merespons gelombang protes mahasiswa yang mengkritik kebijakan BBM, APBN, dan UU Polri.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya akan membuka pintu bagi mahasiswa yang berencana menggelar unjuk rasa di depan kompleks parlemen pada Jumat (19/6) besok. Pernyataan itu disampaikan Dasco di tengah meningkatnya tekanan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, terutama terkait harga bahan bakar minyak (BBM) dan pengesahan Undang-Undang Polri.
Dasco mengakui bahwa pimpinan DPR telah menerima informasi mengenai rencana aksi lanjutan dari kalangan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa dialog akan menjadi jembatan untuk menyerap aspirasi yang disuarakan. “Besok memang ada rencana ditemui oleh pimpinan DPR kok,” ujarnya di lingkungan parlemen, Kamis (18/6). Meski demikian, ia enggan merinci aliansi mahasiswa mana yang akan diterima.
Berdasarkan penelusuran, gelombang protes kali ini digerakkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Melalui akun Instagram resmi @bemftiusakti, mereka mengumumkan aksi akan dimulai pukul 14.00 WIB. Dalam pernyataan yang diunggah, BEM FTI Usakti menyerukan seluruh elemen mahasiswa untuk bergabung dan memastikan suara rakyat terdengar hingga ke dalam gedung DPR.
Agenda aksi ini mencerminkan akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja pemerintah dan DPR. Tuntutan pemulihan ekonomi dan politik, pemberantasan inkompetensi pejabat, serta pengembalian supremasi sipil menjadi tiga pilar utama yang diusung. Mahasiswa juga mendesak pemerintah segera menurunkan harga BBM dan menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu, penolakan terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan menambah daftar panjang kritik.
Langkah DPR yang bersedia berdialog patut diapresiasi sebagai upaya meredakan ketegangan. Namun, efektivitas dialog ini akan diuji oleh keseriusan DPR dalam menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Sejarah mencatat, banyak aksi mahasiswa sebelumnya berakhir tanpa perubahan kebijakan yang signifikan. Kini, publik menanti apakah pertemuan besok hanya akan menjadi seremoni belaka atau benar-benar membuahkan hasil konkret.
Ke depan, tekanan terhadap DPR dan pemerintah diprediksi akan terus menguat jika tuntutan mahasiswa tidak direspons secara substansial. Pertanyaan yang mengemuka: mampukah DPR membuktikan komitmennya sebagai wakil rakyat dengan menjawab krisis kepercayaan yang melanda?
