IMF Puji Pemulihan Ekonomi Burundi: Inflasi Anjlok dari 45% ke 8,6%, tapi Risiko Tetap Mengintai

Inflasi di Burundi merosot tajam dari 45 persen pada April 2025 menjadi 8,6 persen setahun kemudian, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 4,2 persen berkat dorongan ekspor kopi dan emas. Capaian ini diumumkan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam pernyataan resmi setelah konsultasi Article IV, menandai perbaikan signifikan bagi negara yang masih bergulat dengan warisan konflik dan kemiskinan.

Meski angka-angka makro menunjukkan kemajuan, IMF mengingatkan bahwa Burundi tetap rentan. Lembaga keuangan global itu mencatat defisit transaksi berjalan masih besar, cadangan devisa hanya cukup untuk 1,6 bulan impor, dan nilai tukar resmi dinilai terlalu tinggi meski premi pasar paralel menyempit. Negara ini juga menghadapi limpahan konflik dari Republik Demokratik Kongo di perbatasan.

Pemerintah Burundi mengadopsi Rencana Stabilisasi Makroekonomi pada Januari 2026, yang berfokus pada konsolidasi fiskal, pengetatan moneter, reformasi nilai tukar, dan perbaikan struktural di sektor-sektor kunci. Langkah ini mendapat sambutan positif dari IMF, yang menilai kebijakan tersebut mulai membuahkan hasil. Utang publik turun dari 53 persen PDB pada 2024 menjadi 42 persen pada 2025, meskipun risiko tekanan utang tetap tinggi.

Prospek jangka menengah tetap positif, dengan pertumbuhan diproyeksikan rata-rata 4,3 persen hingga 2031, didukung elektrifikasi, pertanian, pertambangan, dan investasi. Namun, inflasi diperkirakan kembali naik ke 14,5 persen pada 2026 sebelum turun perlahan ke 11,5 persen pada 2031. IMF menekankan bahwa disiplin fiskal berkelanjutan, pengetatan moneter, dan reformasi nilai tukar menjadi kunci stabilisasi dan pertumbuhan inklusif.

Direktur Eksekutif IMF menyambut baik konsolidasi fiskal yang sedang berjalan dan penghentian pembiayaan moneter. Mereka mendukung jalur pengurangan utang yang lebih bertahap demi melindungi belanja sosial dan pembangunan. Peningkatan mobilisasi pendapatan domestik dan realokasi belanja ke sektor sosial serta infrastruktur menjadi prioritas. Transparansi fiskal dan tata kelola BUMN juga dinilai krusial untuk memitigasi risiko.

Di sektor keuangan, IMF menilai perbankan Burundi secara umum masih tangguh, namun tetap memerlukan kewaspadaan. Pemerintah didorong melakukan peninjauan kualitas aset, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan kepatuhan anti-pencucian uang. Reformasi struktural di sektor pertanian, pertambangan, dan kelistrikan dianggap vital untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Bagi Indonesia, kisah Burundi menjadi pengingat bahwa penurunan inflasi yang drastis memerlukan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang kredibel, serta reformasi nilai tukar yang hati-hati. Negara-negara berkembang yang tengah bergulat dengan tekanan harga dan utang dapat memetik pelajaran dari pendekatan bertahap yang direkomendasikan IMF, termasuk pentingnya menjaga belanja sosial di tengah konsolidasi.

Ke depan, risiko tetap mengintai. IMF menyoroti kemungkinan kelonggaran fiskal menjelang pemilu 2027 serta guncangan eksternal dari pelemahan harga ekspor atau kenaikan harga bahan bakar dan pupuk. Pertanyaan besarnya: mampukah Burundi mempertahankan momentum reformasi di tengah tekanan politik dan kerentanan struktural yang masih menganga?