Nigeria Dorong Reformasi Energi: Kemitraan Publik-Swasta Jadi Kunci Transformasi

Nigeria tengah berada di persimpangan krusial dalam transisi energinya. Para pemangku kepentingan yang berkumpul di Lagos, Kamis lalu, menyerukan percepatan reformasi dan perluasan kemitraan publik-swasta (PPP) agar kekayaan sumber daya alam negeri itu tidak lagi sekadar potensi, melainkan benar-benar mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi.

Acara yang digelar Nigerian-British Chamber of Commerce (NBCC) dengan tema "Energy in Nigeria: From Potential to Reality" itu menjadi ajang diskusi tentang bagaimana Nigeria—produsen minyak terbesar di Afrika dengan cadangan gas alam dan energi terbarukan yang melimpah—dapat keluar dari jebakan potensi yang tak tergarap. Presiden NBCC, Abimbola Olashore, menekankan bahwa momen ini adalah titik penentu. "Nigeria memiliki sumber daya terbarukan yang cukup untuk menyalakan industri, rumah, dan bisnis di seluruh negeri," ujarnya, seraya menyebut Undang-Undang Industri Perminyakan (PIA) sebagai salah satu reformasi yang mulai membuka peluang.

Namun, tantangan terbesar bukanlah pada ketersediaan energi, melainkan pada kemampuan mengonversi potensi menjadi hasil terukur. Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi, Olu Verheijen, mengakui bahwa selama ini Nigeria unggul dalam sumber daya—minyak, gas, surya, air, dan modal manusia—tetapi gagal dalam eksekusi. "Energi bukan sekadar sektor, melainkan fondasi daya saing nasional," tegasnya. Ia merinci bahwa reformasi penghapusan subsidi BBM dan kebijakan nilai tukar telah memperkuat fiskal negara. Pendapatan federal melonjak dari sekitar N12 triliun pada 2023 menjadi N21 triliun pada 2024. Lebih penting lagi, untuk pertama kalinya dalam satu generasi, mayoritas bensin yang dikonsumsi di Nigeria kini diproduksi di dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor dan meredakan tekanan terhadap nilai tukar.

Pemerintah Nigeria, di bawah arahan Presiden Bola Tinubu, memprioritaskan gas alam sebagai penggerak industrialisasi, pembangkit listrik, petrokimia, pupuk, dan ekspor. Di sektor kelistrikan, program pengurangan utang melalui obligasi senilai hingga N4 triliun telah disetujui untuk menyelesaikan tunggakan yang sudah lama membebani rantai nilai. Verheijen menambahkan, tingkat pemasangan meter nasional kini sekitar 57% dan akan terus ditingkatkan. Dengan dukungan Bank Dunia, Nigeria berencana memasang tujuh juta meter tambahan dalam beberapa tahun ke depan. "Langkah selanjutnya adalah beralih dari stabilisasi finansial ke penyampaian layanan yang andal," ujarnya.

Komisi Tinggi Inggris di Lagos, melalui Sekretaris Pertama Kemitraan Ekonomi Grace Bell, menegaskan bahwa energi berkelanjutan menjadi prioritas kerja sama bilateral. "Hubungan Inggris-Nigeria paling kuat ketika didasarkan pada kolaborasi praktis antara bisnis yang didukung oleh kebijakan yang tepat," kata Bell. Ia melihat peluang besar bagi perusahaan Inggris di bidang teknik, keuangan, pengembangan proyek, manajemen jaringan, dan integrasi energi terbarukan. Sementara itu, Ketua Kelompok Energi NBCC, Taaj Shobayo, mengingatkan bahwa kemajuan Nigeria akan diukur dari kemampuannya mengubah sumber daya menjadi energi yang andal, arus investasi, dan peningkatan taraf hidup.

Dari sisi pelaku industri, Managing Director Aradel Holdings, Adegbite Falade, menekankan bahwa produsen lokal akan memainkan peran sentral. Ia mendorong percepatan investasi di seluruh rantai nilai minyak dan gas, eksekusi proyek yang lebih baik, serta fokus yang lebih kuat pada pengembangan gas. "Pasokan listrik yang andal tetap menjadi kunci produktivitas dan pertumbuhan industri," tandasnya. Dengan reformasi yang terus berjalan dan komitmen PPP yang menguat, apakah Nigeria akhirnya mampu mengubah janji energi menjadi kenyataan? Jawabannya akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan, terutama dari realisasi proyek gas dan perluasan akses listrik.