Mata-mata China di Inggris: Mantan Polisi dan Petugas Imigrasi Dihukum Penjara

Seorang mantan petugas polisi yang kemudian bekerja sebagai penjaga perbatasan di Bandara Heathrow, Chi Leung "Peter" Wai, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena terbukti membantu intelijen China melacak warga Hong Kong yang melarikan diri ke Inggris. Rekannya, Chung Biu "Bill" Yuen, mantan perwira polisi Hong Kong yang bekerja di Kantor Ekonomi dan Perdagangan Hong Kong di London, menerima hukuman delapan tahun. Keduanya dinyatakan bersalah atas tuduhan membantu dinas intelijen asing berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional Inggris.

Hakim Mrs Justice Cheema-Grubb, dalam sidang di Pengadilan Old Bailey pada Kamis (10/10), menegaskan bahwa tindakan kedua pria tersebut "mengancam kedaulatan negara". Wai, yang memiliki kewarganegaraan ganda Inggris-Tionghoa, juga dihukum karena penyalahgunaan jabatan publik. Ia menggunakan aksesnya ke basis data imigrasi untuk mencari informasi tentang warga Hong Kong yang meninggalkan wilayahnya setelah gelombang penindasan terhadap gerakan prodemokrasi. Informasi itu kemudian diteruskan kepada Yuen, yang bertindak sebagai penghubung dengan otoritas China.

Detektif yang menangani kasus ini menyebut operasi tersebut sebagai "operasi kepolisian bayangan" yang dilakukan atas nama otoritas Hong Kong dan, secara lebih luas, negara China. Wai, yang sebelumnya bertugas di Kepolisian Metropolitan London dari 2015 hingga 2019, bergabung dengan Pasukan Perbatasan pada Desember 2020. Ia juga sempat menjadi sukarelawan di Kepolisian Kota London setelah meninggalkan Kepolisian Metropolitan. Selama persidangan, terungkap bahwa Wai merekrut rekannya sesama petugas perbatasan, Matthew Trickett, untuk membantu pengawasan terhadap aktivis Hong Kong. Trickett ditemukan tewas dalam dugaan bunuh diri tak lama setelah didakwa bersama Wai dan Yuen.

Kasus ini menyoroti meningkatnya kekhawatiran tentang campur tangan asing di Inggris. Kepala Polisi Kontra-Terorisme London, Komandan Helen Flanagan, menegaskan bahwa aktivitas semacam ini tidak akan ditoleransi. "Jika Anda bekerja untuk negara asing, kami akan mengidentifikasi Anda dan menggunakan kekuatan penuh Undang-Undang Keamanan Nasional terhadap Anda," ujarnya. Menteri Keamanan Angela Eagle juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus meminta pertanggungjawaban China dan mengambil tindakan terhadap segala hal yang membahayakan keselamatan warga Inggris, termasuk penggunaan surat perintah penangkapan dan hadiah oleh polisi Hong Kong.

Pemerintah Hong Kong, melalui juru bicaranya, membantah tuduhan tersebut dan menyebut vonis itu didasarkan pada "tuduhan yang tidak berdasar dan fitnah". Mereka menuduh Inggris menyalahgunakan hukum dan memanipulasi prosedur peradilan untuk mendapatkan hukuman. Juru bicara itu juga menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak ada hubungannya dengan pemerintah Hong Kong atau Kantor Ekonomi dan Perdagangan di London tempat Yuen bekerja.

Dalam persidangan, terungkap bahwa Wai dan Yuen juga menargetkan politisi Inggris, termasuk anggota Parlemen dari Partai Konservatif Sir Iain Duncan Smith. Selain itu, mereka terlibat dalam upaya memata-matai aktivis Hong Kong ternama, Nathan Law, yang saat itu sedang berpidato di Oxford Union. Law termasuk dalam daftar orang yang diincar dengan hadiah HK$1 juta. Sejumlah aktivis prodemokrasi Hong Kong hadir di ruang sidang saat vonis dibacakan, termasuk seorang aktivis yang masih memiliki hadiah di kepalanya.

Jaksa Penuntut Umum Bethan David dari Crown Prosecution Service menekankan bahwa tindakan Wai dan Yuen bersifat "sengaja, terkoordinasi, dan dilakukan dengan pengetahuan penuh tentang siapa yang akan diuntungkan". Ia menambahkan bahwa vonis ini mengirimkan pesan jelas bahwa represi transnasional, campur tangan asing, pengawasan tanpa izin, dan upaya untuk beroperasi di luar hukum tidak akan ditoleransi di Inggris. Sementara itu, hakim menyebut dampak psikologis yang signifikan terhadap korban, termasuk seorang wanita yang rumahnya dimasuki paksa oleh kedua pria tersebut. Wanita itu dan putranya mengalami kecemasan, gangguan tidur, dan mengisolasi diri.

Kasus ini menjadi ujian bagi Undang-Undang Keamanan Nasional Inggris yang baru, yang diperkenalkan pada 2023. Polisi Kontra-Terorisme melaporkan peningkatan volume pekerjaan yang signifikan terkait keamanan nasional dan ancaman negara, jauh melebihi perkiraan awal. Pertanyaan besar kini mengemuka: sejauh mana jaringan intelijen China telah menyusup ke institusi-institusi Inggris, dan bagaimana negara-negara lain, termasuk Indonesia, dapat melindungi kedaulatan mereka dari praktik serupa?